Sekda Sultra, Asrun Lio saat memberikan sambutan. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara mendorong dan mendukung adanya integrasi pengelolaan akses area perikanan ke dalam dokumen perencanaan daerah, dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya. 

Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Sultra, melalui Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio MHum PhD, saat memberikan sambutan pada lokakarya integritas pengelolaan akses area perikanan ke dalam dokumen perencanaan daerah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (30/07/2024).

Menurutnya, integrasi pengelolaan akses area perikanan ke dalam dokumen perencanaan daerah, merupakan langkah strategis yang harus dilakukan, untuk memastikan bahwa kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Dengan integrasi ini, kita dapat memastikan bahwa langkah yang diambil untuk melaksanakan pembangunan bisa berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan kelestarian sumber daya,” tuturnya. 

Sekda Sultra ini mengingatkan kembali, jika perikanan merupakan salah satu sektor vital bagi perekonomian daerah dan nasional. Termasuk mampu membantu dalam hal penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dia melanjutkan, namun disadari juga bahwa sektor ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari over fishing, degradasi lingkungan laut, hingga konflik pemanfaatan ruang laut.

“Sebagai daerah yang memiliki potensi besar sektor perikanan, kita dituntut untuk mampu mengelola sumber daya ini dengan bijak. Pengelolaan yang tidak tepat bisa berdampak negatif, baik dari segi ekologi maupun sosial ekonomi,” katanya.

Untuk itu, masih Sekda Sultra ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi agar dapat mengatasi tantangan tersebut, sekaligus memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

“Saya mengapresiasi upaya kita bersama dalam menyelenggarakan lokakarya ini. Melalui forum ini, saya berharap kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan solusi terbaik dalam pelaksanaan program pengelolaan akses area perikanan kita ini. Saya juga berharap, kita dapat merumuskan rekomendasi- rekomendasi konkrit, yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah,” harapnya.

Sekda Sultra berpesan, partisipasi aktif dari seluruh peserta lokakarya sangat penting. Oleh karena itu, dia pun mengajak semua pihak untuk berdiskusi dengan terbuka, mendengarkan berbagai pandangan dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama.

“Saya yakin, melalui kerjasama yang baik, dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak positif bagi pengelolaan perikanan daerah.  Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan lokakarya ini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman. Serta kepada seluruh peserta telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi aktif,” tuturnya.

Dia pun kembali berharap, semoga dari hasil lokakarya tersebut, dapat jadi pijakan yang kuat dalam upaya mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan, karena semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan demi generasi mendatang. 

“Saya ingin menekankan kembali bahwa pentingnya kolaborasi dan Sinergi antara semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Keberhasilan kita dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, sangat bergantung pada kemampuan kita untuk bekerja sama dan saling mendukung setiap langkah yang kita ambil akan berdampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir dan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan,” tutupnya.

Turut dihadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili, Kepala Subdit Kelautan dan Perikanan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, Kepala OPD lingkup pemerintah kabupaten dan kota, Senior Direktur Kebijakan dan Implementasi Program Rare Indonesia, narasumber, dan para peserta. (Adv)