Upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Sultra tahun 2024. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pemerintah Provinsi Sultra dibawah kepemimpinan Pj Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H, terus berupaya dalam mendorong upaya penanggulangan kemiskinan, sekaligus percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Bumi Anoa.

Keseriusan tersebut, diantaranya ditandai dengan rapat koordinasi upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Sultra Tahun 2024, yang dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari lembaga kementerian hingga pemerintah kabupaten kota se Sultra, Kamis (7/11/2024), di Kendari.

Sekda Sultra, Drs H Asrun Lio MHum PhD mewakili Pj Gubernur, Komjen Pol (P) Dr (HC) Andap Budhi Revianto SIK MH saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi rakor tersebut mengatakan, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan sistematik, terpadu, dan menyeluruh.

Dia menerangkan, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam UUD Negara RI, untuk mewujudkan cita- cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

"Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh seluruh negara terutama pada negara - negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, dan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya," tuturnya.

Sekda Sultra tak memungkiri, jika kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan terus menjadi tantangan dalam pembangunan sosial bangsa. 9,03% atau 25,22 juta penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan per Maret 2024.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemiskinan menjadi salah satu dari lima sasaran utama visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, dimana target kemiskinan 0,5-0,8 persen. Sedangkan target RPJMN teknokratik untuk kemiskinan di tahun 2029 adalah 4,5-5,0 persen," katanya.

Dia melanjutkan, hal tersebut selaras pula dengan Asta Cita Prabowo Gibran dengan visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu dari delapan misi Asta Cita Prabowo-Gibran adalah “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

"Isu kemiskinan menjadi konsen pemerintah pusat yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat rentan saat ini dihadapkan pada kondisi terbatasnya akses terhadap layanan dasar, terbatasnya akses terhadap infrastruktur dasar dan terbatasnya akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan," tuturnya.

Dia pun berharap, agar kemiskinan di seluruh wilayah Sultra semakin menurun. Namun tentunya dibutuhkan sinergi yang baik antara pemangku kepentingan, termasuk kolaborasi antara pemerintah nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Program kegiatan harus konvergen dan didukung dengan adanya komitmen bersama.

"Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka diharapkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program yang melibatkan peran serta masyarakat, sertaa difokuskan pada lokasi prioritas. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran, melalui strategi kebijakan yang meliputi pengurangan beban  pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong- kantong kemiskinan," paparnya lagi.

Sekda Sultra menjelaskan, pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 1,12 % dan menurun ditahun 2024 menjadi 0,83 %. Hal ini sudah mencapai target nasional. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sultra sebesar 1,65 % ditahun 2023 dan turun menjadi 1,06 % ditahun 2024.

Jenderal ASN Sultra melanjutkan, dalam hal tata kelola pemerintahan,.ada tiga hal yang menjadi masalah penanggulangan kemiskinan di Sultra yaitu :

1. Rendahnya ketepatan sasaran program;
2. Integrasi dan koordinasi antar sektor serta koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota belum optimal;
3. Pendanaan untuk program bantuan sosial dan pemberdayaan yang bersifat langsung kepada masyarakat masih terbatas.

Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Kementrian PPN/Bappenas bahwa kendala daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ada lima hal yaitu:

1. Data belum akurat untuk dipakai;
data belum dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi penduduk secara reel time.

2. Target tidak tercapai;
target pembangunan sulit dicapai karena perencanaan dan sistem targeting mengandalkan data yang belum konsisten.

3. Target tidak akurat;
akurasi penyaluran bantuan rata-rata 45%. banyak program tidak menyasar penduduk miskin.

4. Sinergi program lemah;
sinergi penentuan target bansos, jamsos dan pemberdayaan atau peningkatan keterampilan untuk mengurangi kemiskinan belum optimal.

5. Belum adaptif;
data belum menjawab tantangan kondisi bencana perubahan ikli9m dan pandemi.

"Saya berharap agar kegiatan ini dapat mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sultra. Melalui kesempatan ini juga, saya mangajak kita semua untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," harapnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadiri Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Spesialis Koordinasi Pemerintah Pusat- Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, d Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo atau yang mewakili.

Selanjutnya, para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra atau yang mewakili, para Kepala Bappeda kabupaten kota se- Provinsi Sultra atau yang mewakili, Perwakilan Organisasi Non Pemerintah, dan berbagai pihak terkait lainnya. (Adv)