Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Reviantomenerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Tim, Bahtra, beserta 10 anggota Komisi II DPR RI. Foto: Grub Tim Publikasi Gubernur

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Tim, Bahtra, beserta 10 anggota Komisi II DPR RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Rabu (6/11/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan persiapan dan kesiapan Pemerintah Daerah dan penyelenggara dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 di Sultra. 

Pj. Gubernur mengawali dengan menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi II DPR RI terhadap kesiapan Sultra dalam melaksanakan agenda demokrasi ini, menekankan pentingnya sinergi yang erat antara Pemerintah Provinsi, KPU, Bawaslu, dan semua elemen masyarakat agar Pilkada dapat berlangsung lancar dan kondusif.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai langkah konkret, termasuk realisasi anggaran untuk KPU dan Bawaslu di seluruh wilayah. 

"Kami siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada. Semua sumber daya dan alokasi anggaran telah disiapkan untuk memastikan hak pilih warga Sultra terpenuhi," tegasnya.

Rapat kerja kemudian dibuka oleh Ketua Tim Kunspek, Bahtra, yang mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sultra dan menekankan pentingnya pengawasan netralitas ASN serta stabilitas keamanan dalam Pilkada mendatang.

Pj. Gubernur melanjutkan dengan paparan komprehensif terkait kesiapan Pemprov Sultra, termasuk pencapaian program perekaman dan pencetakan KTP Elektronik yang mencapai 98%. Upaya "jemput bola" melalui perekaman di sekolah-sekolah untuk pemilih pemula juga menjadi bagian dari komitmen Pemprov agar hak pilih pemilih pemula terpenuhi secara maksimal.

Selain aspek administrasi pemilih, Pemprov juga memperhatikan perekrutan petugas ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS, dengan memastikan prosesnya transparan dan sesuai prosedur. Pemprov turut mendukung penyediaan fasilitas, memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta menegakkan aturan netralitas ASN, guna memastikan para ASN tidak terlibat dalam mendukung calon tertentu.

Pemprov Sultra telah menjalin koordinasi intensif dengan KPU untuk menjamin kelancaran distribusi logistik Pilkada ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan terluar di Sultra. Pj. Gubernur menjelaskan bahwa pemetaan potensi kerawanan sosial dan wilayah telah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan kategori "Rawan Sedang" di beberapa wilayah. Dalam menjaga stabilitas ini, Pemprov bekerja sama dengan Forkopimda, TNI, Polri, dan pihak terkait.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi publik, Pemprov Sultra juga giat melakukan sosialisasi tentang pentingnya netralitas ASN dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Sosialisasi ini telah menjangkau kabupaten/kota, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhir kegiatan, rapat kerja dilanjutkan dengan pemaparan materi dari KPU dan Bawaslu, yang menggarisbawahi kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada, termasuk pengelolaan logistik, peran pengawasan, dan strategi dalam menghadapi potensi kerawanan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Komisi II DPR-RI, Anggota KPU RI, Sekda Provinsi Sultra, Forkopimda Tk. I, Bupati/Walikota beserta Forkopimda Tk. II, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. (ADV)