Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Sultra, Sekda : Fondasi Demokrasi

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 16 Jul 2024
  • 2707 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID– Pj Gubernur diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra) Drs. Asrun Lio, Ph.D menghadiri Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Pelataran Eks MTQ Kendari, Senin (15/07/2024) malam.

Sekda Sultra dalam sambutannya menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu). 

“Peran masyarakat dalam mengawasi pemilihan serentak tahun 2024 merupakan fondasi utama untuk memastikan pemilihan yang adil, jujur, transparan, dan berintegritas,” ujar Sekda.

Jendral ASN Pemprov Sultra ini juga mengingatkan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam penyelenggaraan pemilu.

“Saya menyampaikan pesan kepada aparatur sipil negara, pejabat daerah, pejabat negara, TNI, dan Polri di Sulawesi Tenggara untuk bersikap netral dan tidak memihak pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini,” ucapnya.

Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne menyampaikan rasa bangga sebab Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari lima provinsi yang diizinkan mengadakan Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak.


"Terima kasih kepada pimpinan Bawaslu RI yang telah mengizinkan Sultra menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang boleh mengadakan Kick off pengawasan berdasarkan hasil review inspektorat Bawaslu Republik Indonesia. Kebanggaan kami bertambah besar mengingat di tengah dinamika politik nasional, pimpinan kami yang tercinta ibu Lolly Suhenty berkenan hadir di Bumi Anoa ini untuk melakukan kick off secara langsung. Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara satu-satunya kick off yang dihadiri langsung oleh Pimpinan Bawaslu RI,” ujarnya.

Ketua Bawaslu juga menekankan pentingnya kepercayaan dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. 

“Saya ingin meminta sahabat-sahabat panwascam, Bawaslu kabupaten/kota, seluruh jajaran pengawas Sulawesi Tenggara untuk jangan mengkhianati kepercayaan pimpinan hadir di Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Dirinya juga melaporkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, dengan rincian pengawasan pencocokan dan penelitian serta pencalonan perseorangan, termasuk jumlah pemilih tetap dan metode pengawasan yang digunakan. 


Pada aspek pengawasan pencocokan dan penelitian dan pencalonan perseorangan, pada pemilu tahun 2024 Sulawesi Tenggara memiliki daftar pemilih tetap sebanyak 1.867.931 pemilih. Setelah KPU menerima DP4 dan disinkronisasikan dengan DPT Pemilu terakhir, diperoleh angka 1.883.620 pemilih. 

Berdasarkan hasil pengawasan melaporkan bahwa dari DP4 1.883. 620 pemilih telah di coklik sebanyak 967.251.

Angka tersebut menggunakan beberapa metode pengawasan, pertama pendampingan secara langsung kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) saat kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah pemilih. 

Kedua dengan melakukan uji petik terhadap beberapa kawasan atau lokasi yang memiliki riwayat permasalahan terkait dengan daftar pemilih. 

Ketiga dengan menjadi kembali alamat-alamat pemilih dengan mengenali dan mengidentifikasi rumah-rumah yang telah ditempelkan stiker ciklik maupun belum. 

"Selanjutnya dalam mendukung kerja Bawaslu Sultra sebagai penunjang sebaran pusat informasi  dan pengaduan di Masyarakat, “diperkuat dengan Posko Kawal Hak Pilih sebanyak 239 buah yang tersebar di seluruh desa, Kecamatan dan seluruh kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara," terangnya. 


Selain itu, Iwan menyampaikan permohonan penting kepada pemerintah daerah di 14 kabupaten/kota yang telah dilengkapi dengan sekretariat panitia pengawas kecamatan. 

Terdapat 3 kabupaten/kota yang belum diterbitkan rekomendasi kepada daerah untuk penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sekretariat Panwascam. 
Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Baubau. 

Untuk itu melalui kesempatan tersebut dirinya mohon berkenan Pj Gubernur Sultra untuk dapat melakukan koordinasi, membantu Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

"Kemudian memohon kiranya para pejabat Bupati/ Walikota agar dapat mempercepat rekomendasi bagi ASN yang akan di tugas bantukan. Apalagi Sekretaris memiliki fungsi yang sangat vital untuk memberikan kekuatan bagi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, khususnya bagi Pemilu kecamatan," ungkap Ketua Bawaslu.

Hadir dalam acara ini Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne, dan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, serta sejumlah pejabat dan pengawas pemilu dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam sambutannya menekankan tiga hal penting. 

Pertama, kehadirannya di Kendari bukanlah kebetulan, melainkan karena keyakinan akan potensi Sulawesi Tenggara.

“Sulawesi Tenggara ini provinsi yang sangat kaya akan kekayaan alam, kebudayaan, dan sumber daya manusianya. Saya meyakini Sultra akan mampu menjalankan proses pemilihan kepala daerah yang berkeadaban,” katanya.

Kedua, ia membahas pentingnya pemetaan kerawanan pemilu dan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan. 

“Mari kita bekerja sekuat-kuatnya agar proses pemilihan kepala daerah disini tidak mengalami kendala, benar secara aturan, berkeadilan secara hasil, dan tentu saja berkeadaban secara cara,” terangnya.

Ketiga, dirinya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu. 

“Pengawasan Pilkada bukan hanya tugasnya Bawaslu, tapi pengawasan Pilkada ini pada hakekatnya tanggung jawab seluruh warga yang ada di Sulawesi Tenggara,” jelasnya.

Setelah memberikan sambutan, Lolly Suhenty secara resmi memulai Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Berbagai unsur pimpinan yang hadir bersama-sama melepaskan 17 ekor merpati putih sebagai simbol dimulainya pengawasan pemilu.

Kegiatan ini juga diakhiri dengan penandatanganan kerja sama antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Turut hadir dalam acara ini Ketua KPU Sultra, Dr. Asril, S.Sos., M.Si., Kepala BNNP Sultra, Isamuddin, perwakilan Korem, Kejati Sultra Bobbi Sandri, S.H., M.H., Wakil Ketua DPR Jumardin, serta para panwascam dari 221 kecamatan se-Sultra. (Adv)