Kepala Bidang Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Dishut Sultra, Abd. Aman Ega. Foto : Isra, Keratonnews.co.id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya untuk mencapai target perhutanan sosial di Bumi Anoa Sultra.

Target nasional perhutanan sosial di Sulawesi Tenggara sekitar 12.000 hektare. Saat ini target tersebut baru mencapai 7.000 hektare yang tersebar di 17 kabupaten/kota se-Sultra.

"Jadi kita (Dinas) bersama Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) mengejar sisa target itu melalui program jaring jebol atau kerja bareng jemput bola," kata Kepala Bidang Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Dishut Sultra, Abd. Aman Ega saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (07/5/2024).

Kata Aman program kerja bareng jemput bola ini merupakan kolaborasi Dinas Kehutanan bersama BPSKL khususnya seksi wilayah I meliputi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan kendala administrasi kelompok-kelompok tani hutan (KTH) yang ingin mengajukan izin perhutanan sosial.

Sejak Januari 2024 lalu, program tersebut telah berjalan dan sudah ada 6 KTH yang sementara menunggu terbitnya SK perhutanan sosial.

"Enam KTH itu kita sudah fasilitasi dan sekarang tinggal menunggu SK," ujar Aman.

Aman membeberkan kendala yang sering dialami dari KTH saat pengajuan izin perhutanan sosial selama ini adalah terkait dengan kelengkapan administrasi.

Misalnya, daftar nama-nama kelompok yang harus dibuat dalam bentuk exel, namun karena minimnya pengetahuan terkait hal itu akhirnya KTH harus memakai jasa orang lain.

"Sehingga dengan adanya program jaring jebol ini kita bantu untuk menginput itu. Karena salah satu persyaratan untuk mengajukan izin perhutanan sosial harus ada daftar nama anggota kelompok dalam bentuk excel supaya nanti penginputan di pusat bisa lebih cepat," jelasnya.

Beberapa KTH yang telah di fasilitasi ini berada di wilayah daratan diantaranya Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan (Konsel). Kemudian setelah itu akan difasilitasi KTH yang ada di Kepulauan seperti Buton, Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel), Muna dan Muna Barat.

"Kita usahakan tahun ini bisa tuntas target perhutanan sosial ini. Kita juga sudah melaksanakan rapat virtual zoom dengan teman-teman di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan mereka juga siap membantu. Karena mereka (KPH) ini ujung tombak bagaimana membangun proses penerbitan izin perhutanan sosial ini," pungkasnya. (Adv)