Penyerahan SK Gubernur pelaksanaan APBD 2023. Foto : Diskominfo Bombana.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan S.Sos., M.P.W  menghadiri penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) mengenai hasil evaluasi rancangan peraturan daerah (Perda) kabupaten/kota se-Sultra terkait pertanggungjawaban dan rancangan peraturan bupati/walikota mengenai penjabaran pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. 

SK Gubernur diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tenggara, Muhammad Ilyas Abibu, kepada perwakilan dari kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Senin, (09/09/2024).

Ilyas mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dari proses administrasi dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan dan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penyerahan SK ini menjadi tanda dimulainya tahapan berikutnya dalam implementasi dan pelaksanaan APBD serta peraturan daerah yang telah dievaluasi,” kata Ilyas. 

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan dan penerapan peraturan daerah.

Evaluasi kesesuaian rancangan perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati Bombana Tentang APBD, meliputi evaluasi konsistensi, evaluasi legalitas dan evaluasi rancangan.

Adapun evaluasi konsistensi yaitu untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Bombana, Kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bombana, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bombana.

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Evaluasi Kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan PEraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bombana Tahun Angggaran 2023. (C)