Front Pejuang Keadilan Indonesia Minta Menkopolhukam dan MA Berantas Mafia Hukum di PN Pasarwajo

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 06 Jun 2024
  • 2761 Kali Dibaca

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Miris. Kata itulah pantas disematkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pasalnya, PN tersebut vonis bebas Direktur PT. Panca Logam Makmur (PLM), Iriyanto yang merupakan terdakwa dugaan kasus penggunaan BBM jenis solar subsidi dan illegal mining.

Atas dasar itu, Lakip Indonesia, Gerakan Mahasiswa Sultra-Indonesia, Forum Masyarakat Peduli Bombana, Aliansi Pemerhati Masyarakat yang tergabung dalam Front Pejuang Keadilan (FPK) Indonesia menuntut keadilan.

Diketahui, gabungan lembaga yang dikomandoi, Haslim Hatta Yahya menggelar aksi ditiga lokasi, yakni di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam RI) Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat pada Kamis (6/6/2024).

Kemudian di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Selanjutnya di Istana Merdeka (Istana Presiden Republik Indonesia) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Koordinator Lapangan, Haslim Hatta Yahya menjelaskan bahwa dalam persidangan yang digelar di PN Pasarwajo, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana menuntut terdakwa Haslinda dan Iriyanto 1,5 tahun.

Namun, hakim memutus Haslinda enam bulan penjara (Tahanan kota) dan terdakwa Iriyanto divonis bebas.

Padahal kata Haslin dalam persidangan kedua terdakwa diduga kuat sebagai pelaku dugaan illegal mining dan penyalahgunaan solar subsidi di PT. Panca Logam Makmur.

"Kami menduga oknum hakim terindikasi main mata dengan kedua terdakwa dugaan pelaku illegal mining dan penyalahgunaan solar subsidi," ungkap Haslin dalam rilisnya yang diterima Keratonnews.Co.Id, Kamis (6/6/2024).

Dengan demikian pihaknya hadir di Menkopolhukam dalam rangka menuntut keadilan atas vonis bebas terhadap terdakwa yang tak lain merupakan direktur perusahaan tambang emas yang beraktivitas di Kabupaten Bombana.

"Kami hadir di sini dengan membawa sejumlah bukti terkait dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan direktur PLM," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Haslim meminta kepada Menkopolhukam untuk menangkap oknum hakim PN Pasarwajo yang telah memvonis bebas bos emas di Bombana dalam perkara illegal mining dan penyalahgunaan solar subsidi.

Kemudian pihaknya meminta Komisi III DPR RI dan Mahkamah Agung untuk turun tangan untuk memberantas mafia hukum di PN Pasar wajo.

"Ini tidak boleh dibiarkan, karena berpotensi akan merusak citra majelis hakim dan Pengadilan. Sehingga kami minta kepada pihak yang berwajib dalam hal ini MA untuk memberantas mafia hukum," tandasnya. (C)