Forum Bersama Jurnalis Sultra Tolak RUU Penyiaran, DPRD Siap Sampaikan ke DPR RI

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 20 Mei 2024
  • 2778 Kali Dibaca

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Forum Bersama Jurnalis Sulawesi Tenggara (Sultra) terdiri dar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra melakukan aksi demonstrasi, Senin (20/5/2024). 

Aksi turun ke jalan ini sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah pasal yang mengancam kebebasan pers dan menghalangi tugas jurnalistik yang diselundupkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sejumlah pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 50 B ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Karya jurnalisme investigasi merupakan harkat tertinggi seorang jurnalis.


Kedua, Pasal 50 B ayat 2 huruf k, penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. 

Pasal ini sangat multi tafsir terlebih yang menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik. Kami memandang pasal yang multitafsir dan membingungkan berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis/pers.

Ketiga, Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Pasal ini harus dikaji ulang karena bersinggungan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers.

Dalam orasinya Ketua PWI Sultra, Sarjono mengatakan revisi Undang-Undang Penyiaran saat ini sementara digodok di DPR RI, tidak boleh luput dari perhatian semua pihak karena hal ini menyangkut hajat hidup pers.  

"Karena hal ini menyangkut hajat hidup bersama maka Ini harus menjadi perhatian kita semua," tegasnya. 


Menyikapi hal tersebut, Forum Bersama Jurnalis Sulawesi Tenggara, (PWI Sultra, AJI Kendari, IJTI Sultra) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut.

2. Meminta DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta public

3. Meminta kepada semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sultra, Sahrul Said bersama anggota Komisi I, Gunaryo yang menerima massa aksi mengatakan menerima aspirasi Forum Bersama Jurnalis Sulawesi Tenggara. 

"Kami akan menindaklanjuti aspirasi dari kawan-kawan, kami akan segera melakukan rapat internal dan merekomendasikan semua aspirasi ke DPR RI," pungkasnya. (Adv)