Rapat paripurna DPRD Sultra dengan agenda jawaban Gubernur Sultra atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sultra tahun 2025-2045. Foto: PPID Sultra

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur Sultra atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sultra tahun 2025-2045, Rabu (31 Juli 2024).

Rapat paripurna dewan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sultra, H.Hery Asiku, didampingi H. Jumarding. Hadir Pj Gubernur Sultra diwakili oleh Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., PhD dan sejumlah anggota DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Kepala Dinas Lingkup Pemprov Sultra.

Setelah dibuka, Hery Asiku memberikan kesempatan kepada Sekda Sultra, Asrun Lio membacakan jawaban Gubernur Sultra atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sultra tahun 2025-2045. 

Sekda Sultra mengatakan atas nama Pemprov Sultra, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota DPRD Sultra yang telah memberikan pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045.

"Semua pandangan yang disampaikan, tentunya merupakan masukan yang sangat berharga dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah," ucap Sekda Sultra. 

Dijelaskan bahwa pelaksanaan sinkronisasi atau penyelarasan RPJPD dengan RPJPN telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal RPJPD oleh Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait dan dinyatakan bahwa rancangan awal RPJPD Prov. Sultra 2025-2045 telah selaras atau sesuai dengan rancangan akhir RPJPD Prov. Sultra.

Di samping itu, penyusun RPJPD Provinsi Sultra tahun 2025-2045 telah berpedoman pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dan Inmendagri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan RPJPD tahun 2025-2045.  Serta surat edaran bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045.

Mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024, dan untuk memenuhi salah satu persyaratan bakal calon kepala daerah yaitu penyampaian visi dan misi bakal calon kepala daerah mutlak harus sesuai dengan RPJPD tahun 2025-2045.

Sekda juga menyampaikan terkait sinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi, didalam dokumen rancangan akhir RPJPD Prov. Sultra tahun 2025-2045 telah disesuaikan dengan rancangan akhir RTRW Prov. Sultra tahun 2023-2043. 

"Kami, berharap Ranperda RTRW tetap dilanjutkan agar penataan ruang di Prov. Sultra dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan pembangunan seimbang, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah," tutupnya. (Adv)