Rakor Lintas Sektoral operasi mantap praja anoa 2024. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pj. Gubernur diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral Operasi Mantap Praja Anoa 2024 yang diselenggarakan oleh Polda Sulawesi Tenggara.
Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di salah satu hotel di Kendari, Selasa (06/08/2024).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur melalui Sekda menyampaikan beberapa poin penting:
Pertama, mengapresiasi terselenggaranya rapat koordinasi ini dan menyebutkan bahwa Pemprov Sultra juga telah merencanakan rapat serupa pada akhir Agustus 2024, mengingat agenda Pj Gubernur yang cukup padat.
Kedua, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan kesadaran masyarakat demi menghadirkan pemilihan kepala daerah yang damai, sejuk, dan membahagiakan.
Ketiga Pj Gubernur menekankan pentingnya penyelenggaraan Pilkada yang berpedoman pada peraturan yang berlaku untuk memastikan netralitas dan profesionalisme, serta menghindari intervensi dari pihak-pihak tertentu yang dapat merusak kualitas pemilihan.

Keempat, Sekda juga menyarankan agar RPJMD diserahkan kepada KPU untuk memastikan transparansi visi misi pasangan calon, meskipun visi misi tersebut bisa berubah.
"Karena RPJMD juga tidak rahasia sifatnya boleh diketahui oleh umum dan biasanya sudah ada RPJMD yang di siapkan pada situs-situs yang ada di Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah kabupaten/kota," ujarnya

Kelima, mengingat pentingnya distribusi logistik pada hari H, Pj. Gubernur mengimbau agar selalu memperhatikan laporan harian BMKG untuk memastikan distribusi logistik berjalan lancar, terutama di wilayah Sultra yang mayoritas adalah laut.
Rapat ini diharapkan dapat memantapkan persiapan pengamanan Pilkada serentak 2024 demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Rakor ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sultra, Kepala BNN Sultra, Koordinator Devisi Hukum dan Pengawas KPU Sultra, Danlanud Haluoleo, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Kabinda Sultra, Kapolda Sultra, Danrem yang diwakili oleh Kepala Staf Korem 143/HO, Wakapolda Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, Danlanal, perwakilan KPU Kabupaten/Kota se-Sultra, dan seluruh jajaran Forkompinda Plus Sultra. (Adv)