Kepala Dishut Sultra, Sahid. Foto : Isra, Keratonnews.co.id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai berkoordinasi dengan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 17 kabupaten/kota dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat musim kemarau.

Diketahui berdasarkan prediksi BMKG puncak musim kemarau pada Agustus mendatang, sedangkan Juni saat ini telah memasuki puncak musim hujan.

Kepala Dishut Sultra, Ir. Sahid mengatakan koordinasi ini dilakukan agar KPH di kabupaten/kota dapat mengantisipasi Karhutla sejak Juli hingga September 2024.

Tentunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, utamanya daerah-daerah rawan Karhutla. Seperti larangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, dan membuang puntung rokok sembarangan.

UPTD KPH juga akan memasang papan informasi di daerah rawan Karhutla.

Kemudian pencegahan, dimana Polisi Kehutanan (Polhut) gencar melakukan patroli di daerah rawan Karhutla maupun lahan yang sering dibuka dengan proses membakar.

"Nah itu teman-teman Polhut akan datang melakukan patroli di lokasi-lokasi itu," ucap Kadishut saat ditemui diruang kerjanya, Senin (03/6/2024).

Kata Sahid, jika dua langkah antisipasi ini telah dilakukan, namun masih ada masyarakat yang membuka lahan perkebunan dengan proses membakar maka selanjutnya dilaksanakan penindakan.

"Tapi penindakan ini jalan terakhir, kalau sudah dikasih tahu masih saja membuka lahan dengan proses di bakar yang mengakibatkan Karhutla. Itu juga ada pasalnya tersendiri," jelas Sahid.

Selain itu, pihaknya juga akan menyurati para Bupati, KPH, dan juga perusahaan-perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk membuat satu regu pengendali Karhutla.

"Nah itu kita akan coba menyurat ke mereka, supaya mereka dapat mengantisipasi jika ada kebakaran hutan di arealnya masing-masing," bebernya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Dishut Sultra, Rafiudin menyampaikan langkah awal pihaknya akan melakukan deteksi dini titik hotspot atau titik panas melalui satelit kemudian akan disebarkan ke KPH.

"Bahwa ini ada titik panas disini yang cukup tinggi, sehingga KPH mengarahkan Polhut nya agar dilakukan pengecekan lapangan. Jadi kita kontrol dari sini melalui satelit aplikasi SiPongi," jelasnya. (Adv)