Begini Jawaban Pj Gubernur Sultra Atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Terkait RPJPD 2025-2045

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 31 Jul 2024
  • 2830 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pj. Gubernur, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D, menyampaikan jawaban Pj Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sultra tahun 2025-2045 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sultra, Rabu (31/07/2024).

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Prov. Sultra, Forkopimda Sultra atau yang diwakili, Kakanwil Kemenkumham Sultra serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sultra atau yang diwakili.

Atas nama Pemprov Sultra, Sekda menyampaikan terima kasih dan kepada pimpinan dan para anggota DPRD Sultra yang telah memberikan pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045. 


Kata Sekda, semua pandangan yang disampaikan tentunya merupakan masukan yang sangat berharga dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah.

Pelaksanaan sinkronisasi atau penyelarasan RPJPD dengan RPJPN telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal RPJPD oleh Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait dan dinyatakan bahwa rancangan awal RPJPD Prov. Sultra 2025-2045 telah selaras atau sesuai dengan rancangan akhir RPJPD Sultra.

Di samping itu, penyusun RPJPD Prov. Sultra tahun 2025-2045 telah berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dan Inmendagri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan RPJPD tahun 2025-2045. Serta surat edaran bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045.


"Mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) erentak akan dilaksanakan pada  November 2024, dan untuk memenuhi salah satu persyaratan bakal calon kepala daerah yaitu penyampaian visi dan misi bakal calon mutlak harus sesuai dengan RPJPD tahun 2025-2045," terangnya.

Sekda juga menyampaikan terkait sinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi, didalam dokumen rancangan akhir RPJP Sultra tahun 2025-2045 telah disesuaikan dengan rancangan akhir RTRW Sultra tahun 2023-2043. 

"Kami berharap Ranperda RTRW tetap dilanjutkan agar penataan ruang di Sultra dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan pembangunan seimbang, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah," pungkasnya. (Adv)