Bappeda Baubau Hadiri Rakortekrenbang Tingkat Provinsi Sultra

  • Reporter: Bardin
  • Editor: Dul
  • 18 Apr 2024
  • 2697 Kali Dibaca

BAUBAU, KERATONNEWS.CO.ID- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupatrn/Kota se Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Claro Kota Kendari, Selasa hingga Rabu, (16 -17/4/2024). 

Salah satu yang turut ikut kegiatan adalah Bappeda Kota Baubau yang dipimpin Kapala Bappeda Kota Baubau Dr Dahrul Dahlan. S.STP, M.Si. Selain itu juga diikuti para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Baubau

Menurut Dahrul Dahlan, kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya mengoptimalkan singkronisasi data terkait perencanaan pembangunan tingkat provinsi, melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Dokumen ini akan menjadi rujukan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Sultra.

Menurut Dahrul Dahlan, dalam Rakortekrenbang Tanggal 16 dan 17 April 2024 , Kota Baubau lebih ocus pada pembahasan 2 hal penting yakni Aspek kewilayahan berkaitan dengan 10 usulan prioritas Kota Baubau diantaranya difokuskan pada pengembangan pelabuhan terintegrasi (pelabuhan murhum-waruruma); pengembangan terminal Bandara Betoambari, pembangunan BTS untuk wilayah blankspot, revitalisasi Sungai Baubau, Bungi dan Wonco. 

Sedangkan aspek kedua Kata Dahrul, berkaitan dengan capaian kinerja 29 Urusan Pemerintahan Daerah.

“Kegiatan Rakortekrenbang ini sangat penting khusus bagi Kota Baubau untuk melakukan sinkronisasi perncanaan pembangunan yang menjadi prioritas agar sejalan dengan perencanaan di tingkat provinsi,” kata Dahrul Dahlan Kamis (18/4/2024).

Ia menambahkan, apa yang selama ini menjadi perencanaan yang juga berkaitan dengan hasil komunikasi dengan masyarakat Kota Baubau juga menjadi bahan masukan. Tujuannya adalah agar kegiatan pembangunan di Kota Baubau selain menjadi program yang benar benar dapat menjawab kepentingan masyarakat Kota Baubau juga sejalan dengan program Provinsi hingga Nasional.

“Harus sinkron karena perencanaan pembangunan harus searah dan berjenjang dari pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi hingga perencanaan pembangunan nasional. Sehingga akan menjadi dokumen rujukan dalam mengambil kebijakan di daerah,” ujar Dahrul Dahlan lagi. (C)