Kepala Devisi Pergerakan dan Agitasi AP2 Sultra, Boby, S. Sos, Ketum AP2 dan Pengurus. Foto : Ist

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajaran (AP2) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti dugaan keterlibatan  pejabat esolin II, MA dan dua anggota legislatif terpilih periode 2024-2029 inisial AS dan A yang melakukan intervensi terhadap lelang proyek di Unit Kerja Pengadaan Barang Atau Jasa (UK PBJ) Bombana. 

Berdasarkan keterangan dari Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara, kedua anggota DPRD terpilih tersebut diduga mengumpulkan mitra kerja (kontraktor) dan memungut fee dari proyek yang di kerjakan oleh kontraktor tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala Devisi Pergerakan dan Agitasi AP2 Sultra, Boby, S. Sos meminta Polda Sultra memanggil dan memeriksa pejabat MA dan dua anggota DPRD terpilih inisial AS dan A guna diproses hukum atas dugaan penyalahgunaan jabatan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. 

Selain Itu, MA juga diduga melakukan politik praktis dengan memberi akses kepada AS  yang terpilih menjadi anggota DPRD Bombana dan A anggota DPRD sekarang untuk mengintervensi proyek guna mendukung pencalonan Bupati ANS di Pilkada Bombana.

"Tidak hanya itu, Sekda ini membagikan formulir kepada para ASN di Bombana agar mereka ini membuat pernyataan bersedia mendukung Andi Nurwana di Pilkada Bombana nanti, (kalau mau aman), ungkapnya, Minggu (31/3/2024). 

Atas dasar itu kata Boby, oknum pejabat inisial MA dapat disebut telah berpolitik praktis, karena yang bersangkutan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan politiknya. 

"Kami dari AP2 Sultra juga meminta Pj Gubernur Sultra, Mendagri dan Komisi ASN untuk segera memberhentikan MA dari jabatannya, kasian pak Pj. Bupati Bombana, akibat perbuatan MA dia bisa kena imbasnya, padahal kita tau semua kan, pak Pj Bupati Bombana ini orang baik,”tegas Boby. 

"Jika MA terus cawe-cawe untuk kepentingan politik di Pilkada, maka kami akan turun ke jalan melakukan aksi-aksi besar-besaran,”pungkasnya. (C)