Pose bersama saat rapat koordinasi pengembangan dan pemanfaatan TIK lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Sultra. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sultra, Laode Saifuddin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Pemanfaatan TIK Lingkup Pemprov Sultra serta kabupaten kota se-Sultra, di salah satu hotel di Kendari, Kamis (22/6/2023).

Sekda Sultra melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sultra mengatakan informasi merupakan hal yang sangat penting untuk saat ini,  pemerintah tentunya memiliki data yang sangat beragam dengan jumlah yang sangat banyak untuk dapat mengambil keputusan. Dalam hal ini pemerintah selaku pembuat kebijakan, memerlukan cara yang efektif untuk mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia, sebagai langkah dan upaya mendukung terwujudnya data berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung pembangunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, sehingga berimplikasi terhadap rumusan kebijakan pemerintah yang lebih berkualitas.

Oleh karena itu, prinsip big data yaitu mengelola data yang sangat banyak dan beragam, serta mengolahnya menjadi informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang sangat singkat.

Rapat koordinasi pengembangan dan pemanfaatan TIK lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Sultra ini membahas konsep big data meliputi potensi dan manfaatnya, termasuk infrastruktur big data yang diperlukan.

Adapun narasumber Pertama yang berikan materi adalah M.Ridwan Badallah selaku Kadis Kominfo Sultra, memberikan materi terkait ekosistem digital Sulawesi Tenggara. 

Dalam paparanya terdapat dua pilar utama ekosistem digital Pemprov Sultra yakni :
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi sistem informasi pemerintahan daerah, simphoni pengelolaan informasi ASN, system penandatanganan secara elektronik, portal resmi pemerintahan, system pengelolaan informasi masyarakat, SP4N Lapor dan PPID, klinik hoaks dan analisis media, system pelayanan informasi disibilitas, meeting dan teatricalroom, command center; dan Kedua, Portal resmi satu data Sultra.

Serta, kunci sukses ekosistem digital yaitu infrastruktur yang handal, sistem informasi, data yang terintegrasi, keamanan informasi, tata kelola yang baik dalam mengendalikan resiko, dan SDM yang unggul dan kompeten.

Dilanjutkan dengan pemateri Kedua Prof. Dr. Suhono Harso Supangkat selaku Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan membawakan materi dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk Smart Province Sulawesi Tenggara.     

Kebutuhan tata kelola dan organisasi yang jelas, dukungan TIK untuk pengembangan Sultra, layanan pemerintah kedepan (digital government), dan Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang menyelenggarakan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi  dan komunikasi berdasarkan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE.

Sementara itu, Ketua Panitia, Sultan mengatakan  bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. 

"Sehingga kedepan dapat terselenggara efisiensi anggaran dan efisiensi pelayanan pada masyarakat," tutupnya. (B)