Pj Gubernur Sultra saat menghadiri penyerahan DIPA dan TKD Anggaran 2024 secara virtual. Foto : Ist.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital Tahun Anggaran 2024 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, secara virtual  melalui zoom, bertempat di Hotel Fortune Kendari, Rabu 29 November 2023.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga penghujung tahun 2023 ini, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) merupakan instrument yang terus diandalkan didalam menghadapi berbagai gejolak dari mulai pandemi Covid-19, kenaikan harga energy, pangan, APBD juga menjadi instrument yang sangat penting untuk memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat. 

“2024 adalah tahun terakhir kabinet Indonesia Maju. APBN akan terus mendukung tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan mendukung reformasi lainnya,” ungkapnya

APBN juga mendukung untuk perkuatan ketahanan, keamanan RI, APBN terus menjaga stabilitas sosial, ekonomi dan mendukung program-program prioritas nasional, APBN 2024 disahkan secara tepat waktu melalui proses legislasi.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja negara 2024 nantinya akan ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan tranformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi dan aparatur negara. 
Selain itu, juga mendukung pelaksanaan pesta demokrasi alias Pemilu 2024 serta Pilkada, juga untuk memperkuat ketahanan dan keamanan Tanah Air. 

Untuk TKD, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran senilai Rp857,6 triliun atau naik 5,3% dari alokasi 2023.

Peningkatan dari TKD tersebut ditujukan untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK daerah, terutama guru dan tenaga kesehatan. 

Ia juga menyebut alokasi dana ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, yakni mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting. 

“Sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah akan terus ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang berdimensi regional, serta penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan,” kata Sri Mulyani.

Dalam kesempatan ini, dia mengungkapkan penyerahan DIPA tahun 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi sejak perencanaan, penganggaran hingga penandatanganan DIPA, dilakukan secara elektronik atau digitalisasi.

Sebelumnya, penetapan DIPA ini dilakukan melalui 12 proses yang sangat rumit. Kini, prosesnya hanya 4 tahapan dan menggunakan aplikasi digital SAKTI.

"Penerapan tanda tangan DIPA dilakukan secara elektronik serta akan tersertifikasi, dan  merupakan salah satu upaya penjaminan keamanan dan penjaminan ke nir sangkalan atau penolakan terhadap pihak yang memiliki otoritas anggaran.
Dalam sambutannya, Presiden menekankan agar penggunaan anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran.

“Saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas jangan membuka cela sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi apalagi tutup cela itu ketiga, eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin jadi bolak-balik juga saya sampaikan januari segera dimulai anggaran itu di realisasikan secepat-cepatnya keempat, siapkan antisipasi ketidak pastian melalui automatic adjustment penyesuaian harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada, begitu ada perubahan segera, ” ujar Presiden.

Lebih lanjut disampaikan, kepada pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini agar pembangunan yang terjadi bisa menjadi selaras.

‘’Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk, (tapi) irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan, untuk apa. Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kabupaten/kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu, untuk apa. Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kabupaten/kota menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan,” tegasnya

Serta  meminta daerah memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan mengembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan.

‘’Tetap menjaga iklim investasi karna kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya satu investasi. Karena yang lain berat, sehingga kuncinya investasi, sehingga iklim investasi di seluruh daerah di seluruh tanah air harus kita jaga’’ jelasnya

‘’2024 adalah tahun terakhir Pemerintahan periode ini. Saya pesan anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai untuk membuat pondasi bagi pemerintahan yang akan datang," kata Presiden
Usai memberikan sambutan, Presiden kemudian meletakkan tangan pada layar sentuh sebagai tanda penyerahan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 yang didampingi oleh Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet dan Menteri Dalam Negeri. (Adv)