Gubernur Sultra, Ali Mazi saat membuka rapat koordinasi TPID 17 kabupaten kota. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi membuka rapat koordinasi (Rakor) tim pengendalian inflasi daerah (TPID) seluruh kabupaten/kota se- Provinsi Sultra.

Rakor TPID itu sebagai upaya antisipasi resiko kenaikan inflasi menjelang hari besar keagamaan/ Idul Fitri secara virtual yang diselenggarakan oleh Pemprov Sultra  di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Jumat (14/4/2023).

Ali Mazi mengatakan untuk inflasi Sulawesi Tenggara pada triwulan I tahun 2023 ini tercatat sebesar 6,58 persen yang sebagian besar didorong oleh inflasi pada kelompok transportasi,  kelompok makanan, minuman dan termasuk tembakau. 

Nilai tersebut merupakan inflasi tahunan yang tertinggi secara nasional pada triwulan I tahun ini, sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pihak terkait.

Sebagai upaya pengendalian inflasi, maka perlu dilakukan tidak hanya dilevel provinsi, namun perlu juga dilaksanakan secara instensif  dan luas diseluruh kabupaten/kota di Sultra. 

"Saya juga mengapresiasi langkah TPID diwilayah Sultra yang telah proaktif merespon kenaikan inflasi melalui kegiatan pelaksanaan pasar murah, koperasi pangan, peningkatan produksi pangan, kerjasama antar daerah, realisasi dana BTT dan upaya-upaya lainnya," ungkap orang nomor satu di Bumi Anoa ini.

Sesuai dengan enam upaya langkah konkrit dalam penanganan inflasi sebagaimana arahan Kemendagri RI yaitu melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor, kerjasama dengan antar daerah, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan trasportasi dari APBD. 

Upaya tersebut sudah memberikan hasil yang cukup baik diantaranya dibuktikan dengan capaian deflasi di bulan Januari dan Februai tahun 2023, serta inflasi bulanan yang relative rendah pada bulan Maret tahun 2023 pada bulan Ramadhan

"Namun kewaspadan harus kita jaga dengan mempertahankan kerjas keras yang selama ini  telah dilakukan dalam menjaga stabilitas inflasi kedepan, terutama ditengah masih tingginya harga beras dan peningkatan permintaan pada Idul Fitri tahun ini," jelas Ali Mazi.

Kata dia, acara inflasi di Sultra dapat dilihat masih tingginya Indeks Pergerakan Harga (IPH) dibeberapa kabupaten/kota di Sultra. Dimana di tiga kabupaten dari 10 kabupaten/kota tercatat kenaikan IPH tertinggi nasional pada minggu ke-2 bulan April 2023 yaitu Konawe, Buton Tengah dan Konawe Kepulauan.

Sehingga ada sejumlah potensi inflasi di Sultra yang perlu mendapatkan perhatian antara lain Pertama, kenaikan ekspetasi inflasi masyarakat secara umum pada Idul Fitri sesuai dengan pola konsumsi masyarakat yang tinggi dan mulai mengalami kenaikan dibeberapa komoditas strategis yakni Angkutan Udara, dapat peningkatan permintaan menyambut  Idul Fitri.

Kedua masih tinggi harga beras di tingkat pengecer, Ketiga masih tingginya harga minyak goreng seiring dengan masih belum optimalnya distribusi minyak goreng curah dan kemasan sederhana minyak kita.

Keempat pontensi kenaikan harga ikan akibat mulai berkurangnya permintaan dan, kelima kenaikan harga pangan dan pangan olahan secara umum.

Sebagai upaya kongrit memitigasi potensi resiko gejolak harga pangan Sultra perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pengendalian inflasi sebagai berikut : 

Menjaga frekuensi operasi pasar atau pasar murah dan sidak pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan etersediaan pasoka komoditas.

Meningkatkan intensitas pengawasan oleh APH dan satgas pangan yaitu:

a. menjaga operasi pasar yang bebas pungli dan berdampak pada masyarakat luas

b. menjaga distribusi LPG 3 kg BBM subsidi, minyak goreng, beras SPHP yang lancer sesuai tujuan dan terhindar dari oknum tidak bertanggungjawab
c. menjaga kualitas bahan pangan dan komoditasnya lainnya sesuai ketentuan.

Kemudian memastikan kelancaran distribusi komoditas dari luar Sulawesi tenggara. Mendorong realisasi BTT di Level Provinsi  hingga kabupaten/kota dengan bimbingan inspektorat/instansi vertikal/Forkopimda.

Serta meningkatkan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPS Sultra, Agnes Widiastuti menyampaikan perkembangan harga di dua Kota IHK di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di Kota Bau-Bau dan Kota Kendari, sedangkan perkembangan harga yang dicatat oleh Dinas Perindag kabupaten/kota yang setiap minggu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Perkembangan inflasi year-to-date di Kota Kendari  Desember 2022 sebesar 7,11 persen. Untuk tahun 2023 secara tahun kalender sampai dengan bulan Maret 2023 mengalami deflasi 0,05 persen.

"Sedangkan perkembangan inflasi tahun kalender sampai dengan bulan maret di Bau-Bau pada tahun 2023 mengalami deflasi 0,32 persen," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sultra, Doni Septadi Jaya mengatakan bahwa arahan Presiden untuk aksi pengendalian inflasi daerah ada 7.

Seperti halnya, melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, Memperkuat Kerjasama Antar daerah (KAD) guna mengurangi disparitas harga, melanjutkan operasi pasar untuk komoditas pangan strategis maupun SPHP untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan stakeholders dan berkoordinasi dengan Badan Pangan nasional dan BULOG.

Mengoptimalkan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah, Memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan maupun pengolahan hasil pertanian untuk menjaga ketersediaan antar waktu dan antar wilayah.

"Mengupayakan peningkatan produksi pangan terutama didaerah non-sentra melalui program tanam pekarangan, urban farming, dan lainnya, dan memperkuat pengawasan melalui sidak pasar dan sinergi dengan Satgas pangan," pungkasnya.

Perlu diketahui, turut hadir dalam rapat tersebut, Sekda Sultra, Kepala Perwakian BI Sultra, Kepala BPS Sultra, Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Dirreskrimsus Polda, Kajati Sultra, Pj. Bupati Kolut, Kepala OPD Lingkup Sultra, Sekdis ESDM, Ketapang, Distanak, Anggota TPID se-Sultra dan Pejabat terkait, Juga hadir secara virtual 17 Kabupaten/ Kota se-Sultra. (A)