Lembaga Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando) saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto : Ist.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Lembaga Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando), kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dugaan adanya deretan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh calon Pj Bupati Konawe Harmin Ramba.

Gerakan Komando tersebut merupakan aksi yang ke 6 kalinya dilaksanakan di Kemendagri, Rabu (20/9/2023).

Penanggung Jawab Aksi Alki Sanagri mengatakan bahwa pihaknya tetap menolak Harmin Ramba apabila menjadi Pj Bupati Konawe karena diduga terseret banyak kasus hukum, salah satunya beristri lebih dari satu.

"Jadi beliau ini selain sudah memasuki usia pensiun dan terjerat beberapa kasus hukum lainnya dia juga kami duga beristri lebih dari satu, sementara jelas dalam undang-undang bahwa aparatur sipil negara (ASN) dilarang beristri lebih dari satu," ucapnya.

Bahkan kepala Kesbangpol Sultra itu lalu dilaporkan oleh Doni Amansa di Mapolda Sultra atas dugaan penyebaran berita bohong.

Ia juga menyampaikan diduga Kesbangpol Sultra di back up oleh ketua DPD PDIP Sultra inisial (LA), untuk kepentingan pemilihan Gubernur kedepannya.

"Kemendagri Tito karnavian harus mempertimbangkan keputusan yang diambil terkait calon Pj Bupati Konawe agar tidak memancing gejolak gerakan yang lebih besar, karena pak Harmin Ramba itu kami duga kuat adalah titipan partai PDIP, jadi kalau misalkan dia jadi Pj Bupati maka tentu bukan kepentingan masyarakat yang akan dia prioritaskan tapi kepentingan partai," bebernya. (C)