Kunker Komisi IV DPR RI, Kadis Tanaman Pangan Sultra Beberkan Masalah Petani di Sultra

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 20 Feb 2023
  • 2509 Kali Dibaca

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Rusdin Jaya membeberkan beberapa permasalahan yang dialami oleh para petani yang ada di 17 kabupaten/kota Se-Sultra. 

Masalah yang dihadapi oleh para petani di Bumi Anoa disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Komplek Pergudangan Punggaloba Perum Bulog Wilayah Sultra diantaranya terkait pupuk subsidi. 

"Banyak keluhan dari para petani di Sultra terkait dengan pupuk subsidi. Olehnya itu kami berharap pada kesempatan ini kuota subsidi untuk petani di Sultra bisa ditambah," ujarnya, Senin (20/2/2023). 

Selain itu lanjut La Ode Rusdin Jaya, banyak petani di Sultra yang membutuhkan bantuan alat pra tani dan pasca panen. 

"Kami berharap pada kunjungan Komisi IV hari ini, kami juga bisa mendapatkan tambahan alat pra panen dan pasca panen," ungkapnya. 

Kemudian para petani di Sultra juga berharap pembukaan moratorium cetak sawah, agar para petani bisa mencetak sawah kembali. Terakhir terkait data penyuluh lapangan yang semakin hari semakin habis. 

"Kami memprediksi tahun 2027, kita akan kehabisan petugas lapangan. Olehnya itu, kami berharap ada penambahan petugas kita untuk regenerasi petugas lapangan pertanian yang ada di Sultra," harap mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sultra tersebut. 

Menanggapi itu, anggota DPR RI, Salim Fahri mengatakan terkait aspirasi petani yang ada di Sultra sudah disampaikan kepada Kementerian Pertanian. 

"Saya kira kita sudah sampaikan ke Kementan agar petani di Sultra diperhatikan khusus. Begitu pula dengan bantuan alat pertanian akan diprioritaskan," jelasnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi mengatakan anggaran subsidi pupuk tahun ini dengan tahun lalu sama yakni sebesar Rp 25 triliun. Dengan anggaran tersebut hanya mampu untuk 8,2 juta ton pupuk, sekarang di tingkatkan menjadi 9 juta ton pupuk untuk setahun. 

Untuk alokasi di daerah lanjut Suwandi bahwa dari Pemerintah Pusat membagi pupuk per provinsi. Setiap provinsi di brigdown ke kabupaten. Sehingga kabupaten yang mengatur agar mencukupi kebutuhan. 

"Kami melakukan rekomendasi dosis pemupukan di setiap kecamatan terkait berapa urea NPK, kami mengimbau juga agar jangan boros, gunakan secara efektif, tepat dan hemat. Teknologinya yaitu biosaka yang dapat menghemat hingga 50 persen dari kebiasaan dan ramah lingkungan," ungkapnya. 

Terkait alat pra panen dan pasca panen kata Suwandi, kebijakannya sudah memakai konsepsi skala ekonomi paket. 

"Satu paket ada dua traktor roda besar, empat traktor roda dua, komben, kultifator satu paket, itu dengan kredit KUR Rp 2 miliyar. Yang sudah terealisasi sekitar 1.200 paket. Kita harapkan sebanyak-banyaknya tiap daerah," jelasnya. 

Untuk cetak sawah kata Suwandi, saat ini tidak ada kecuali ekstensifikasi perluasan tanam. Tanaman lahan tidur, lahan terlantar dan lahan nganggur, pemerintah memberikan jaringan air dan input supaya bisa bertanam. 

"Bukan cetak sawah tapi perluasan areal tanam," terangnya. 

Sementara terkait penyuluh Pertanian merupakan pegawai daerah. Kementan komitmen terus mendukung itu. 

"Kami terus komitmen mendukung itu, siapa tau ada regulasi yang lebih baru lagi bagaimana supaya lebih berfungsi. Sekarang sudah ada 14 ribu yang diangkat dari THL-TBPP menjadi ASN PPPK," pungkasnya.(A)