Kunjungi Kanwil Kemenkumham Sultra, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kuatkan Tugas dan Fungsi Reformasi Birokrasi serta Capaian Kinerja

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 30 Nov 2023
  • 2302 Kali Dibaca

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Menjelang akhir tahun 2023, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Dr. Lucky Agung Binarto mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi, Kamis (30/11/2023). 

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah ini secara langsung dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Pemasyarakatan H Muslim, Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril, Kepala Divisi Administrasi Sunu Tedy Maranto, Kepala Unit Pelaksana Teknis Se-Sultra, Pejabat Administrator dan Pengawas serta dihadiri secara virtual oleh seluruh Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra. 

Kegiatan ini diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Silvester Sili Laba. Ia mengatakan, Kanwil Kemenkumham Sultra terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

"Saat ini Kanwil Sultra terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, berbagai upaya terus ditingkatkan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi," ujar Silvester. 

Hal ini didukung dengan capaian Kanwil Kemenkumham Sultra yang mampu memperoleh Predikat P2HAM Terbaik Nomor 1 Secara Nasional diantara kantor wilayah lainnya serta secara langsung menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly. 

Lebih lanjut Silvester menambahkan, setelah Kanwil Kemenkumham Sultra memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Tahun 2021, kemudian disusul Bapas Kendari pada tahun 2022, dan Kanim Kelas I TPI Kendari pada tahun 2023. Serta tahun ini Kanwil Sultra yang sedang mengikuti kontestasi WBBM dan Bapas Baubau pada konsistensi WBK.

Kemudian Silvester juga menyampaikan bahwa pada Kanwil Sultra memiliki sebuah gagasan dan inovasi yang tertuang pada Aplikasi Sistem Laporan Informasi Layanan Berbasis Aplikasi (SILILABA), dimana pada aplikasi tersebut tertuang seluruh informasi terkait Kanwil Sultra.

"Aplikasi SILILABA ini merupakan terobosan dalam dunia digital untuk memberikan transparansi, baik informasi Lapas/Rutan, Bapas serta Keimigrasian, karena Aplikasi ini berisikan informasi kehadiran pegawai perharinya, Data Warga Binaan Pemasyarakatan, jumlah kunjungan di lapas/rutan, jumlah pembuatan paspor serta jumlah Warga Asing yang masuk di Sulawesi Tenggara dan dapat diakses oleh masyarakat," ungkapnya. 

Sementara itu Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Dr. Lucky Agung Binarto mengajak seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra menggelorakan semangat Yel-yel Salam Pancasila dan Salam Pembaharuan ”Kami PASTI", sebagai wujud integritas dan semangat pegawai Kemenkumham. 

Kemudian Lucky Agung Binarto menyampaikan tiga arahan presiden Joko Widodo terhadap reformasi birokrasi. 

"Birokrasi yang berdampak kepada masyarakat, reformasi birokrasi bukanlah tumpukan kertas dan birokrasi harus lincah dan cepat, ini tiga hal yang menjadi amanat presiden tentang reformasi birokrasi," kata Lucky.

Lebih lanjut dalam arahannya mengatakan bahwa kedatangan ke Sulawesi Tenggara merupakan dalam rangka silaturahmi dan penguatan serta ingin melihat secara langsung kondisi teman-teman di lapangan. 

Dalam penguatan reformasi birokrasi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, terkait reformasi birokrasi tematik, Dr. Lucky menyampaikan tujuan dari RB tematik ialah mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mempercepat penyelesaian permasalahan. RB Tematik berfokus pada percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang memliki sasaran strategis RB sebagai pengentas kemiskinan dan digitalisasi administrasi pemerintah.

Lucky menambahkan, tujuan RB sendiri adalah birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

"Tujuan RB yakni terciptanya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik," terangnya. (B)