Komisi IV DPRD Dorong Disnakertrans Proaktif Awasi Perusahaan Tambang

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 14 Mar 2023
  • 3026 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra dalam melakukan pengawasan pelaksanaan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di setiap perusahaan, baik itu perusahaan tambang maupun lainya.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi IV DPRD Sultra terkait kecelakaan kerja bertempat di Ruang Toronipa DPRD Sultra, Selasa (14/3/2023).

Dalam RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sultra Sulaeha Sanusi didampingi Wakil Ketua Sudirman, Anggota Komisi IV Fajar Ishak dan Hj. Muniarty Ridwan, yang dihadiri Disnakertrans Sultra, Inspektur Tambang, BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa perusahaan tambang di Sultra  yaitu PT Akar Mas International (AMI) Kabupaten Kolaka, PT Kacci Purnama Indah (KPI) Kabupaten Konawe Utara, dan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) Konawe Kepulauan bersama kontraktornya PT. Tunas Muda Pertiwi.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Sulaeha Sanusi mengatakan dirinya selalu menekankan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan untuk melaksanakan atau menerapkan K3 sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun provinsi.

"Jika tidak dilaksanakan atau diterapkan sesuai SOP maka akan selalu terjadi masalah kecelakaan. Kami di Komisi IV DPRD Sultra yang membidangi pengawasan ketenaga kerjaan sudah menegaskan untuk setiap perusahaan itu wajib menerapkan K3 sesuai dengan prosedur," tegasnya.

Apalagi, kata dia, di Sultra ini masih banyak perusahaan tambang yang belum sepenuhnya memenuhi syarat - syarat pelaksanaan K3.
"Misalnya tadi PT GKP yang di Konawe Kepulauan dengan kontraktornya  PT Tunas Muda Pertiwi itu ada syarat-syarat yang belum mereka lengkapi untuk menerapkan K3 ini di perusahaan mereka. Itu sudah dijelaskan tadi dari pihak Disnakertrans bidang pengawasan K3," jelasnya.

Sementara itu, menurut Anggota Komisi IV DPRD Sultra, Fajar Ishak DJ, Disnakertrans harus lebih proaktif  lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen K3 di setiap perusahaan.

Bahkan pengawasan tersebut jangan sampai kendor. Sebab jika hal itu terjadi, maka sudah pasti banyak terjadi kecelakaan kerja seperti yang terjadi pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini terjadi kecelakaan kerja di Kabupaten Konawe Kepulauan, di Kabupaten Kolaka dan di Konawe Utara, bahkan ada yang meninggal dunia. 

"Beberapa kasus kecelakaan kerja  yang kemudian tenaga kerjanya meninggal dunia itu ada di PT. GKP Konawe Kepulauan yaitu almarhum M. Syair, di Jety milik PT. AMI  Kabupaten Kolaka  yautu  almarhum Agus, dan di PT Tiran Konawe Utara yaitu almarhum Darwin. Sementara di PT KPI Konawe Utara tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yaitu nama Arif  tidak meninggal dunia.  Dan itu menjadi catatan penting bagi kami untuk terus mengawasi pelaksanaan manajemen K3 di perusahaan yang ada di Sultra," beber Fajar Ishak kepada Keraton News.co.id.

Ia juga menyampaikan, terdapat hal menarik dalam RDP tersebut. Dimana terungkap bahwa mereka (tenaga kerja) yang mengalami kecelakaan kerja itu semuanya tidak mengantongi Sertifikat Kompetensi dan lisensi K3  operator pesawat angkut jenis Dump Truck dari Kementerian Tenaga Kerja RI sesuai dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang  keselamatan kerja dan  Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Sehingga hal tersebut yang terus didorong oleh Komisi IV DPRD  agar semua operator alat berat dan driver,dump truck yang bekerja pada semua perusahaan pertambangan diupayakan mendapatkan lisensi tersebut.
"Agar mereka ini memenuhi syarat sebagai operator dan  driver," ungkapnya.

Ia juga mengaku, terkait kecelakaan kerja yang menyebabkan salah satu karyawan di PT GKP meninggal dunia pada Desember 2022 lalu telah selesai RDPnya. Dan pihak perusahaan akan bertanggungjawab sepenuhnya dan siap membenahi kekurangan dalam pelaksanaan K3nya.  Begitupula pada RDP sebelumnya yang menghadirkan PT Tiran juga RDPnya selesai yang melahirkan rekomendasi agar PT Tiran segera melakukan perbaikan pada houling yang rawan kecelakaan dan menerapkan K3 secara ketat.

Namun, lanjut Fajar Ishak, untuk kecelakaan kerja di Jety milik PT AMI Kolaka dan di PT KPI Konawe Utara masih akan dibahas pada  RDP lanjutan karena masih ada beberapa pihak yang harus diundang.

"Ternyata PT Akar Mas Internasional terdiri dari 2 yaitu minning dan Jety. Nah kejadian di Pomalaa  Kabupaten Kolaka itu  ada di wilayah Jety dan manajemennya tersendiri, sehingga kita akan agendakan ulang untuk mengundang pihak  manajemen Jety PT Akar Mas International dan PT Surya Lintas  Gemilang sebagai pihak yang menggunakan Jety tersebut.  Apalagi dalam RDP tadi terungkap bahwa  yang meninggal dunia nama Agus itu adalah driver  PT Surya Lintas Gemilang, hanya tempat kejadiannya di Jety milik PT AMi, ditambah pihak Inspektur tambang  juga tengah merampungkan hasil investugasinya. itu juga yang kami tunggu hasilnya, " terangnya.

"Kemudian, insiden kecelakaan kerja di PT KPI juga kami perlu dalami lagi pada RDP lanjutan dengan menghadirkan beberapa  pihak yaitu PT Jakarta Anugrah Mandiri sebagai kontraktor PT KPI, Dinas Naker Konawe Utara,  dan korban nama Arif.  Apalagi dalam RDP tadi terungkap kalau korban Arif telah mengundurkan diri dari perusahaan setelah insiden yang nyaris merenggut nyawanya itu, nah itu salah satu yang akan kita dalami," tambah Fajar Ishak. (B)