Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Tenurial Kawasan Hutan Dishut Sultra, Ardiansyah. Foto: Isra, Keratonnews.co.id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan pendampingan kepada masyarakat disekitar kawasan hutan agar dapat turut serta dalam mengelola kawasan, baik secara ekonomis maupun ekologi. 

Dimana dengan memperkuat kelompok tani hutan yang berada di sekitar kawasan.

Hingga saat ini kelompok tani hutan binaan Dinas Kehutanan yang telah memiliki izin dari kementerian sekiranya kurang lebih 300 kelompok yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sultra.

Diantaranya Konawe, Konawe Selatan (Konsel), Buton, Baubau, Muna, Kolaka Timur (Koltim) dan juga di tersebar merata hampir disetiap daerah.

Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Tenurial Kawasan Hutan Dishut Sultra, Ardiansyah mengatakan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat dinilai  sangat efektif dibandingkan selama ini yang hanya fokus pada instansi kehutanan.

Apalagi pihaknya juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di sekitar kawasan seperti halnya kegiatan-kegiatan penguatan kelompok dalam hal mengelola hasil-hasil hutan yang ada di sekitar.

"Kemudian melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui penyuluh penyuluh kehutanan itu tujuannya agar masyarakat bisa diberdayakan dan turut serta dalam mengelola kawasan itu tadi," ungkapnya, Senin (20/2/2023).

Kata dia, pendampingan itu rutin dilakukan oleh pihaknya melalui penyuluh-penyuluh hutan yang berjumlah kurang lebih 50 orang yang tersebar di 17 kabupaten kota.

Hanya saja dalam melakukan pendampingan itu masih belum efektif sebab jumlah kelompok tani hutan yang di dampingi tidak sesuai dengan jumlah penyuluh yang ada. Terlebih harus melingkupi 17 kabupaten kota.

Padahal idealnya dalam melakukan pendampingan setiap penyuluh harusnya mendampingi satu kelompok tani hutan.

Ia menjelaskan, dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh penyuluh yakni melakukan penguatan dalam hal sumber daya, memberikan pemahaman  terkait kawasan, misalnya terkait budidaya didalam kawasan, kemudian kelompok tani hutan tidak hanya dibentuk.

Melainkan dijadikan sebagai wadah media mereka untuk berkumpul, serta  melakukan penguatan kelompok tani diusahanya masing-masing. 

Seperti halnya kelompok tani yang usahanya bergerak  dibagian gula aren, jambu mete, madu, getah pinus dan lainnya.

"Istilahnya menjadi suatu wadah agar ke depan bisa mengelola sumber daya yang mereka miliki itu," jelasnya.

Ia mengaku dalam melakukan pendampingan terdapat kendala-kendala yang dihadapi saat dilapangan, yaitu terkait dengan keterbatasan pengetahuan dari penyuluh itu sendiri. Sehingga pihaknya melakukan penguatan kepada penyuluh- penyuluh tersebut.

Kemudian terkait dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pendampingan kepada kelompok tani hutan di pelosok- pelosok dan juga biaya operasional  bagi penyuluh-penyuluh.

"Mereka ini kan aparatur sipil negara (ASN) punya keterbatasan, bagaimana kalau tidak ada operasionalnya. Tidak mungkin mereka mau pake gaji, sementara mereka punya keluarga," bilangnya.
Namun, diluar keterbatasan tersebut pihaknya terus melakukan pendampingan. Sebab hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab. 

Diharapkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat itu menjadi perhatian dan prioritas sehingga ada sedikit keberpihakan dalam hal alokasi anggaran, sarana dan prasarana karena semuanya saling mendukung.

"Kita mendukung semua pembangunan di Sulawesi Tenggara karena banyak prioritas, tinggal bagaimana juga pemerintah bisa sedikit memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat," harapnya.

"Agar masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan itu betul-betul bisa merasakan manfaat kawasan. Sebab jika mereka merasakan manfaat kawasan mereka akan menjaganya.

Termasuk jumlah SDM dari penyuluh itu sendiri karena hal tersebut merupakan hal klasik," sambungnya. (Adv)