Gubernur Ali Mazi Terima Penghargaan UHC dari Wapres

  • Reporter: Siswanto Azis
  • Editor: Dul
  • 14 Mar 2023
  • 2579 Kali Dibaca

JAKARTA, KERATONNEWS.CO.ID – Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, SH, menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award yang diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Maruf Amin di Balai Sudirman Jakarta Selatan pada Selasa, (14/03/2023).

Penghargaan UHC tersebut serahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) KH. Mar’uf Amin kepada Pemprov Sultra dalam hal ini diterima langsung Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi bersama 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Adapun kabupaten/kota di Sultra yang menerima penghargaan tersebut, yakni Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Bombana, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna, Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi.

Penghargaan itu diberikan sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Indonesia.

Usai menyerahkan penghargaan, Wapres Ma’ruf Amin mengapresiasi komitmen pemerintah daerah khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu Instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.

Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses Layanan Kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia,”jelasnya.

Dikesempatan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Namun, ia menekankan, tercapainya predikat Universal Health Coverage juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujarnya.

Ia juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan yang terus dikembangkan.

Kata dia, BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

Hal ini, lanjutnya, dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT. 

Asuransi Kesehatan (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.

“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cash flow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” katanya.

Tambah dia, BPJS Kesehatan juga mendukung upaya pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian Biaya Layanan Kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas 

Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian Universal Health Coverage tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. 

Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

“Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan,”ungkapnya.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM-FEB-UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemerintah Daerah lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak Oktober 2022, sebanyak 2.622.218 jiwa penduduk Sulawesi Tenggara telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 2.690.791 jiwa atau sebesar 97.45 persen. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Sulawesi Tenggara telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Ali Mazi, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian Universal Health Coverage di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Kendari dan BPJS Kesehatan Cabang Baubau yang telah bekerja keras agar masyarakat Provinsi.Sulawesi Tenggara bisa terjamin ke dalam Program JKN.

“Dengan telah tercapainya Universal Health Coverage di Sulawesi Tenggara maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujar Ali Mazi. (Adv)