Pose bersama Gubernur Sultra, Ali Mazi saat pembukaan Rakernas APPSI. Foto: Ist

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melaksanakan rapat kerja nasional (Rakernas) bertajuk menyongsong pemerintah baru pasca Pilpres tahun 2024.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi bersama Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten I Administrasi Pemerintah dan Kesra Suharno, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Biro Umum dan Kadis Kominfo Sultra diwakili Kabid Persandian turut menghadiri Rakernas yang dilaksanakan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Kamis (23/2/2023) itu. 

Laporan Ketua Umum APPSI Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, atas nama Gubernur Seluruh Indonesia sekaligus masyarakat Kaltim menyampaikan selamat datang di kawasan Ibu Kota Negara 

"Rakernas APPSI akan banyak membahas terkait persoalan-persoalan kerjasama dan tugas dalam hal pembangunan seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tanggungjawab dan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah," ungkapnya. 

Sementara itu, arahan Presiden RI Joko Widodo, mengingatkan kembali bahwa PPKM telah dicabut diakhir tahun 2022 yang lalu dan setelah PPKM dicabut diharapkan tahun 2023 komsumsi dan belanja masyarakat akan mengalami kenaikan, yang akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik

Kewajiban Gubernur adalah bagaimana menjaga agar komsumsi rumah tangga, terjaga dan meningkat sehingga di Tahun 2022 komsumsi masyarakat, komsumsi rumah tangga berada pada angka 4,93% dan kita harapkan ditahun 2024 bisa muncul diangka 5,4% kalau ini terjadi pertumbuhan ekonomi otomatis ikut naik. 

“Event seni dan olahraga, diperkiraan tahun 2023 ada kurang lebih 3000-an  ivent-ivent olahraga dan seni ini bagus untuk ekonomi kita. Saya menitip ke Kapolri dan sekarang saya ketemu Gubernur, Wakil gubernur dan Sekda untuk izin-izin masalah ini jangan di hambat karena menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan 690 triliun biar itu keluar dibelanjakan untuk nonton konser, nonton sepakbola dia akan spending masyarakatnya itu entah mau belanja di warung, makan di warung, makan di PKL, belanja kaos atau Ivent olahraga,” ucap Jokowi.

Jokowi juga mengungkapkan masalah yang terjadi adalah izin kepada Event Organizer (EO) pemberian izin itu sangat kurang, sehingga problemnya 2 hari sebelum hari H izin baru keluar 3 hari sebelum hari H izin baru keluar.

"Saya perintahkan Kapolri izin sebulan sebelumnya sudah harus keluar. Lanjut berkaitan dengan hilirisasi di daerah sering saya sampaikan hilirisasi tambang minerba, sehingga hilirisasi bukan hanya disitu saja, hilirisasi ada di perikanan, hilirisasi ada ada di pertanian, jangan berpikir ada hanya di nikel, tembaga di perikanan, pertanian dan perkebunan memiliki potensi yang besar juga dan semua daerah memiliki ini semuanya," jelasnya. 

"Kemudian ikan kita jual hanya jadi ikan asin tidak ada nilai tambah, tetapi kalau kita naikan sedikit jadi tepung ikan nilai tambah bisa 2x atau 3x dan permintaan dunia akan tepung ikan ini sangat besar sekali. Sehingga namanya nelayan, UMKM, koperasi ,Industri kecil didorong  untuk melakukan itu dan prodak-prodak lain yang sangat banyak ragamnya di daerah-daerah," sambung Jokowi. 

Berkaitan dengan pangan kata Jokowi, di sini tidak merasakan urusan pangan problem negara lain semua masalah problem. Terutama gandum  kekurangan pangan, kelaparan sudah banyak terjadi terutama di negara-negara Afrika. Di daerah tolong dipantau dan dijaga betul terutama produksi beras harus cukup di daerah masing-masing. (C)