Kepala UPTD ESDM Sutra, Andi Sadly. Foto : Isra, Keratonnews.co.id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) dari PT Vale Indonesia di Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Namun dalam penyusunan RIPPM tersebut ESDM menekankan kepada PT Vale untuk bersinergi dengan blue print RIPPM yang telah dibuat oleh pemerintah provinsi agar tidak saling tumpang tindih dengan program-program dari PT Vale itu sendiri.

Sehingga dalam penyusunan program RIPPM tersebut dapat membuat kemandirian bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan dan berkelanjutan.

Kepala UPTD ESDM Sutra, Andi Sadly mengatakan pihaknya juga sebelumnya telah membuat blue print RIPPM pada beberapa tahun lalu, yang kemudian telah dikeluarkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 704 tahun 2019.

Diketahui dalam penyusunan RIPPM tersebut ESDM Sultra menjadi urutan ke 4 dalam penyusunan RIPPM tercepat pada 2019, dan merupakan salah satu pedoman bagi provinsi lain dalam penyusunan RIPPM.

Didalam blue print RIPPM yang dibuat oleh pemerintah provinsi itu terdapat 9 sektor utama, diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat.

Ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan masyarakat, infrastruktur, serta informasi dan teknologi.

"Nah itu semua sudah tertuang dalam blue print itu, makanya kita sarankan PT Vale untuk melihat dari blue print RIPPM yang dibuat oleh pemerintah provinsi," ungkapnya, Senin (13/2/2023). 

"Dan itulah masukan-masukan yang kami sampaikan kepada PT Vale agar tidak tumpang tindih dengan RIPPM pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten," sambungnya.

Ia menjelaskan, biasanya untuk mengetahui faktor utama yang dapat menciptakan kemandirian dari masyarakat setempat maka diperlukan survei terlebih dahulu.

"Disini kan yang harus digaris bawahi dari RIPPM ini adalah program, bukan memberikan secara finansial. Jadi program-program yang membuat masyarakat kedepannya lebih mandiri lagi, artinya selepas tambang itu apa?," bebernya.

Apalagi tambang ini tidak selamanya ada, sehingga yang diharapkan jika kedepan tidak adanya tambang tersebut ada sesuatu hal yang menjadi feedback  bagi masyarakat. 

"Misalnya, pembuatan jalan, itu jangan dibuat lagi dari pihak PT Vale biar tidak tumpang tindih," jelasnya.

Ia juga mengharapkan kepada pengusaha-pengusaha yang hendak melakukan investasi di Sulawesi Tenggara agar memperhatikan kesejahteraan masyarakat, sebab menurutnya tambang hadir untuk kesejahteraan masyarakat.

Terlebih jika aktivitas ditambang tersebut sudah tidak ada lagi. Agar masyarakat masih bisa melakukan aktivitas melalui program RIPPM yang buat oleh pengusaha tersebut.

Sebelumnya, ESDM Sultra ikut serta dalam giat konsultasi publik penyusunan RIPPM yang digelar oleh PT Vale Indonesia di salah satu hotel di Kota Kendari pada beberapa waktu lalu. (Adv)