Kantor DPMD Sultra. Foto : Isra, Keratonnews.co.id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pantau program dan kegiatan sinkronisasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan kota. 

Dalam melaksanakan pemantauan itu, DPMD Sultra gandeng Inspektorat.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa Dinas PMD Sultra La Ode Muhammad Sya'ban Hidayat Rasjid mengatakan presentase tingkat keberhasilan sejumlah program telah menyentuh angka 90 persen.

Dimana saat ini Pemrov Sultra memfokuskan sinkronisasi program pada 3 hal diantaranya, tata kelola keuangan desa, pembuatan batas desa, dan penataan administrasi desa.

Kata Sya'ban pihaknya telah melakukan pembinaan terutama dalam tata kelola keuangan agar lebih tertib.

"Alhamdulillah sekarang desa di Sultra tingkat keberhasilannya sudah menyentuh angka kisaran 90 persen," ungkapnya.

Sebagai pertanggungjawaban dalam hal pengawasan, DPMD bersama dengan Inspektorat Provinsi Sultra bekerjasama mengawasi pengelolaan, penggunaan, dan penyaluran keuangan desa ini.

Namun, pengelolaan dan penerimaan dana desa saat ini sudah tidak di tangani lagi oleh Pemerintah Provinsi.

Melainkan saat ini menjadi wewenang pemerintah kabupatan dan kota, sejak peraturan baru resmi di terapkan.

Pemprov bertugas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal pengawasan.

"Kalau dana desa sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kita di Provinsi. Kita hanya melakukan pengawasan dan pembinaan saja, tapi kalau untuk pencairannya itu langsung dari rekening kas negara ke rekening kas desa," jelasnya.

"Kalau di bidang pembangunan kita juga sudah banyak membangun sarana dan prasarana umum di desa melalui dana desa," sambungnya.

Selain itu, berdasarkan pemantauan Pemprov Sultra, sudah ada beberapa kabupaten telah mencoba sistem pelaporan online.

Dimana untuk capaian tingkat keberhasilan penggunaan sistem itu sudah hampir 100 persen.

Untuk lebih memaksimalkan pengimplementasiannya, saat ini Pemrov Sultra juga tengah mempersiapkan tenaga pelatih dalam mendukung program-program pemerintah pusat.

"Sekarang Pemprov juga sedang menyiapkan tenaga pelatih untuk mendukung program nasional. Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa," bebernya.

"Terkait aset, sudah ada beberapa kabupaten juga yang mengusulkan untuk operator aplikasi Sipades. Kita terus memantau, tapi tidak terlepas juga dari keterbatasan SDM dan dana untuk melakukan pembinaan ini. Kita belum bisa mengukur sejauh mana tingkat keberhasilannya.Tapi usaha-usaha untuk menuju kesitu sudah ada," pungkasnya. (Adv)