Ini Program Pj Wali Kota Kendari Baru, Sukseskan Pemilu 2024 Hingga Penanganan Inflasi

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 27 Des 2023
  • 2534 Kali Dibaca

 KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Ini sejumlah program prioritas Muhammad Yusuf, Muhammad  setelah resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari oleh Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, Rabu (27/12/2023).

Kepala BPBD Sultra ini mengatakan prioritas awal yang akan dilakukan adalah menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto yakni menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“Kita mau memasuki tahun politik, jadi kita mau usahakan berlangsungnya Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan lancar,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyebut pihaknya akan segera menindaklanjuti penugasan dari pusat maupun provinsi terkait dengan penanganan inflasi di Kota Kendari.

“Penanganan stunting, kemiskinan dan lain sebagainya yang merupakan tugas-tugas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” pungkasnya.


Baca juga: KPU Sultra Imbau Masyarakat Lebih Partisipatif Jelang Pemilu 2024

Sementara itu, saat melantik kedua pejabat ini Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan didalam dinamika pelaksanaan tugas ada keberlanjutan program sehingga ia menekankan untuk mengakhiri anggaran 2023 dengan baik. 

"Artinya dalam kesempatan ini tanyakan kepada pejabat yang lama, apa saja di dalam pertanggungjawaban keuangan, diselesaikan dengan baik secara akuntabel, transparan, secara profesional," ucapnya.

Kemudian, segera susun daftar inventarisasi masalah, acuan dalam bekerja di dalam kerangka berpikir kita terdapat rencana kerja jangka panjang prioritas nasional sebagai mana diatur dalam Undang-undang.

"Ada juga rencana kerja pemerintah, rencana kerja pemerintah provinsi dan ada rencana kerja dari masing-masing kabupaten/kota, disusun inventarisasi masalahnya, prioritas kinerja berbasis anggaran selesaikan dengan sebaik-baiknya," pesan Asmawa.

Sekjen Kemenkumham ini juga beberkan tiga hal yang sering menjadi temuan diantaranya : 

Pertama, tidak teliti, sehingga menimbulkan mal administrasi.

Kedua, jika tidak cermat didalam administrasi pendukung bisa menyebabkan potensi kerugian negara. 

Dan ketiga, jika pertanggungjawaban tugas tidak dipahami dengan baik maka akan menyebabkan kerugian negara. Dan itu kedaluarsa nya 20 tahun. (B)