KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari resmi melantik 16 Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2025-2030. 

Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyematan pin posyandu. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, pada Rabu, 12 Maret 2025.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sultra, Arinta Nila Hapsari dalam sambutannya mengatakan bahwa momentum pelantikan ini bukan sekedar seremonial melainkan perjalanan panjang untuk pemberdayaan keluarga dan pengabdian kepada masyarakat. 

"Selamat atas amanah yang diberikan kepada ibu sebagai Ketua PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se Sultra, semoga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat," ungkapnya. 

Arinta Nila Hapsari mengungkapkan peran ibu bukan hanya sekedar jabatan, melainkan panggilan untuk membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. 

"Saya yakin dengan kepercayaan dan dedikasi serta semangat ibu-ibu sekalian gerakan PKK dan pembinaan Posyandu akan semakin maju dan berdampak luas," ujarnya. 

Arinta Nila Hapsari memberikan penghargaan dan apresiasi atas pengabdian pengurus PKK dan Pembina Posyandu sebelumnya yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ia meminta pengurus yang baru dilantik, jika ada program sebelumnya yang baik dan masih relevan agar dilanjutkan.

Ia menegaskan bahwa keberadaan dan peran TP PKK sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Hal ini tercermin melalui berbagai program yang dijalankan oleh PKK, seperti 10 Program Pokok PKK yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan.

Kemudian, posyandu lanjut Arinta Nila Hapsari tidak hanya memberikan pelayanan pada bidang kesehatan, tetapi juga dapat bergerak untuk melayani enam bidang standar pelayanan minimal yakni, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat sosial.

"Tim penggerak PKK dibentuk sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi lembaga pemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling, Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, Sekda Sultra, Asrun Lio, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sultra, Bupati dan Walikota 16 kabupaten/kota se Sultra. (ADV)