Kualitas Kebijakan dan Kepemimpinan Dalam Pembangunan Daerah

• Penulis: Alumni Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
• 05 Sep 2024
• 305 Kali Dibaca

OLEH :(Alumni Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Hasanuddin)

Sadarkah kita bahwa persoalan kualitas puskesmas atau pustu yang berada di dekat rumah kita sudah cukup untuk pemenuhan layanan kesehatan? Sadarkah kita bahwa tumpukan dan timbulan sampah di depan rumah dan di sepanjang Lorong perumahan 
kita adalah sebuah persoalan yang sangat penting terkait pelayanan dasar? Sadarkah kita 
kualitas dari Pendidikan anak, saudara, sepupu, dan teman-teman kita sudah 
memberikan hasil yang baik? Dan sadarkah kita dari beberapa pertanyaan-pertanyaan 
sebelumnya, jawabannya sangat tergantung dari pembuat kebijakan a.k.a negara 
(Pemerintah).

Mungkin kita sering merefleksikan dan merenungkan kondisi hari ini yang rasanya ada yang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Pajak yang kita bayarkan kepada negara menjadi modal utama kita dalam mempertanyakan akses dan layanan publik di sekitar kehidupan kita secara bersama. Mungkin dengan tidak terlalu jauh, kita yang berada di daerah tentu akan melempar segala banyak bentuk pertanyaan dan pernyataan kepada pemerintah daerah. Karena kepada pemerintah daerahlah yang memiliki tugas dan tanggung jawab utama setelah kekuasaan negara itu di delegasikan oleh pemerintah 

pusat.

Untuk meng-eksplanasi persoalan-persoalan yang ada tentu saja kita akan dibawa pada bagaimana bentuk dan formulasi dari kebijakan publik (public policy) itu yang kemudian 
akan di implementasikan. Kualitas dari kebijakan publik dapat di tinjau dari beberapa 
poin yaitu human capital, process, dan political literacy. 

Peranan human capital dalam kebijakan publik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah akan sangat menentukan kulitas dari hasil kebijakan yang dilakukan. Konsep 

human capital menurut Alan, K. M. A., Altman, Y., & Roussel1, bahwa human capital 
merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas 
pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. 

Termasuk dalam hal ini adalah 
experience yang didapatkan dari posisi atau jabatan tertentu seseorang yang 
menghasilkan sebuah kinerja. Setidaknya dengan human capital yang dimiliki aktor atau 
pelaku pelaksana kebijakan akan sangat mumpuni untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan kebijakan publik yang ada karena dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang seopti, mal mungkin.

 Kemudian kualitas dari sebuah kebijakan akan sangat dipengaruhi dari sebuah proccess
 kebijakan yang ada. Yang dimaksudkan adalah dalam proses pembuatan kebijakan seberapa besar tingkat partisipasi dan aspirasi objek kebijakan (masyarakat) dapat  terakomodir pada pelaksanaannya. Kemudian transparansi dan akuntabilitas akan sangat 

mempengaruhi dari efektifitas kebijakan, hal ini disebabkan karena pada setiap kebijakan 
yang dilaksanakan akan ditopang oleh anggaran-anggaran yang telah di alokasikan. 

Pada 
bagian ini kita sebagai masyarakat terkadang paling sering mempertanyakan atau mengkritisi sebuah kebijkan yang di lihat dari besaran pagu anggarannya. Misalnya dalam 

sebuah pembangunan saluran irigasi untuk persawahan atau pemukiman di alokasikan 
dengan anggaran yang cukup besar tetapi hasilnya tidak sesuai atau tidak sepadan 
dengan anggaran yang di berikan. Dari case seperti itu kita sebagai anggota masyarakat
 perlu untuk selalu mengkritisi setiap kebijakan pemerintah agar selalu dalam koridor 
pembangunan yang diharapkan.

Namun mengkritisi sebuah kebijakan pemerintah perlu di modali dengan informasi dan pengetahuan akan kebijakan yang ada. Dari sini kita dapat mengetahui urgensi dari 

sebuah literasi politik untuk menunjang hasil dari sebauh kebijakan yang berkualitas. 
Penelitian yang dilakukan oleh Martens, A., & Wolf, K. D2 menganalisis hubungan antara 
literasi politik dan kualitas demokrasi dalam skala lintas negara. Studinya menunjukkan 
bahwa literasi politik yang tinggi berhubungan dengan peningkatan kualitas demokrasi. 

Kualitas demokrasi salahsatunya dapat ditinjau dari tingkat parsitsipatif anggota 
masyarakat pada setiap keputusan-keputusan politik (Kebijakan). Maka dari itu fungsifungsi lembaga pendidikan, kelompok Masyarakat, institusi dan infrastruktur politik yang 
ada perlu di jalankan dengan baik pula. 

Sebagai refleksi dari tulisan ini adalah untuk menghasilkan kebijakan yang baik dimulai 
dari pelaksana kebijakan yang baik pula. Berkaitan dengan ini dalam pelaksanaan
pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 november mendatang akan 
menjadi momentum yang sangat penting untuk menghasilkan pemimpin yang 
berkualitas dan mempunyai kapabilitas dalam membawa agenda-agenda kebijakan 
pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada lima tahun yang akan datang.

Memilih pemimpin daerah yang tepat merupakan sebuah keharusan untuk  meningkatkan taraf pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebelum menentukan pilihan kepada calon pemimpin daerah pentingya membentuk 

preferensi politik dalam menghasilkan kualitas pemimpin yang akan datang dengan melihat portofolio, track record, serta kemampuan manajerial dalam mengkesekusi 
kebijakan publik yang akan dituangkan dalam program pembangunan daerah. Jadi mari 
kita terus menjalankan agenda-agenda pembangunan daerah dengan baik dengan 
memilih pemimpin yang baik sebagai bentuk partispasi dan amalan kita demi unggul terwujudnya masyarakat yang Berkeadilan, Maju dan Unggul.