Koalisi Sulawesi Green Voice Bersama Pemda dan Perusahaan Bahas Peningkatan Pengelolaan SDA Hingga Revisi RT RW Sultra

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 22 Mei 2025
  • 2762 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Koalisi Sulawesi Green Voice mendorong peningkatan pengelolaan sumber daya alam, baik dari sektor pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan di Sulawesi Tenggara.

Hal ini dibahas melalui Multi Stakeholder Forum bertajuk "Menata Ruang, Menjaga Masa Depan, Mendorong Enviromental, Social, and Governance (ESG) dalam Tata Kelola SDA".

Kegiatan ini yang di gelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (22/5/2025) ini menghadirkan pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup, perusahaan, beserta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari sejumlah kabupaten se-Sultra.

Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sultra, Kisran menyampaikan dalam forum ini diharapkan adanya kesepakatan bersama sehingga pengelolaan sumber daya alam kedepan tidak dilakukan secara semerawut seperti saat ini.

Tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti enviromental, social, and governance.

Terlebih, katanya Gubernur dan Wakil Gubernur Andi Sumangerukka- Hugua dalam berbagai kesempatan telah menegaskan akan menitikberatkan pembangunan di Bumi Anoa sebagai pembagunan yang berkelanjutan.

"Melalui forum ini kami ingin menagih, agar kesepakatan maupun aksi bersama itu benar-benar dilakukan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menilai masalah RT RW Sulawesi Tenggara menjadi hal yang urgen, mengingat RT RW yang dirumuskan masih mengunakan data-data atau peta lama berbasis antara tahun 2007-2008, sementara pengurangan hutan di Sultra setiap tahun meningkat.

Sehingga menurutnya ada manipulasi informasi, seolah RT RW yang di revisi sudah sesuai dengan undang-undang tata ruang nomor 26 tahun 2006.

"Kami rasa ini penting untuk memberikan masukan sebagai partisipasi publik agar pemerintah kedepan patut menggunakan prinsip-prinsip keberlanjutan ESG maupun instrumen terkait perubahan iklim," terangnya.

Ia juga menyoroti terjadinya banjir di beberapa wilayah di Sultra karena Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Padahal diketahui beberapa daerah rawan bencana, namun ada perizinan tambang dan sawit. Di daerah aliran sungai (DAS) seharusnya bebas dari ekstraktif tetapi kenyataannya ada aktivitas.

"Bisa kita saksikan sepanjang sejarah Konawe Utara terjadi banjir kurang lebih dua bulan, itu erat kaitannya dengan RT RW yang selama ini belum berpihak kepada kepentingan rakyat," pungkasnya. (C)