KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan saluran tersier Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Komitmen ini menjadi respons atas keluhan masyarakat, khususnya para petani, terkait distribusi air irigasi yang belum merata ke lahan persawahan.

“Bendungan Ameroro dibangun untuk masyarakat Konawe, terutama untuk mendukung sektor persawahan, mengatasi banjir, dan menjadi sumber air minum,” kata Ridwan kepada awak media, Senin (14/4/2025).

“Saluran tersier merupakan titik kritis yang harus segera dibenahi agar manfaat bendungan bisa dirasakan secara merata,” tambaynya.

Menurutnya, air dari bendungan sebenarnya sudah mengalir, namun belum sepenuhnya menjangkau semua lahan pertanian. Hal itu, kata dia, disebabkan oleh belum maksimalnya pembangunan saluran tersier.

“Air di bendungan berjalan dengan benar. Hanya saja memang ada sejumlah sawah yang belum teraliri dengan baik karena saluran tersiernya masih bermasalah. Itu berdasarkan laporan Satker yang kami terima,” bebernya.

Mantan Bupati Muna dua periode ini menambahkan, dirinya akan mengawal langsung perjuangan anggaran dan program perbaikan ke kementerian teknis terkait.

“Untuk saluran tersier, agar lebih maksimal, kami akan perjuangkan. Seperti sebelumnya, semua yang kami lakukan adalah demi kepentingan masyarakat,” tegas Ridwan.

Ia pun menargetkan, pembangunan dan perbaikan saluran tersier Bendungan Ameroro bisa rampung seluruhnya pada tahun 2026.

“Kita ingin semua saluran selesai pada 2026, agar tidak ada lagi sawah yang kekurangan air,” tutupnya.

Polemik distribusi air dari Bendungan Ameroro sebelumnya menjadi sorotan publik, hingga mendorong DPRD Kabupaten Konawe menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat (11/4/2025). RDP tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPRD Konawe, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, perwakilan kelompok tani, hingga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, mengungkapkan bahwa RDP dilakukan sebagai tindak lanjut dari keluhan petani di Kecamatan Uepai yang mengaku gagal tanam akibat kekurangan air.

“Kami sudah mendengar langsung unek-unek para petani. Lalu, Kamis (10/4/2025), kami turun meninjau lokasi dan menemukan adanya kerusakan saluran sekunder dan tersier, termasuk sedimentasi yang menghambat aliran air,” ungkapnya.

Menurut Made, ada beberapa keputusan penting dalam RDP tersebut. Salah satunya adalah pengakuan bahwa bangunan ukur ambang lebar yang dibangun oleh BWS bukan menjadi penyebab utama terhambatnya aliran air. Justru, bangunan itu berfungsi sebagai alat pengontrol debit air agar kebutuhan petani tetap tercukupi.

“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebenarnya pasokan air sudah mencukupi. Dari kebutuhan 253 liter/detik, yang direalisasikan justru 391 liter/detik. Namun karena ada kerusakan di jaringan tersier, distribusinya tidak merata,” jelasnya.

Pihak DPRD pun meminta BWS Sulawesi IV Kendari mengevaluasi kinerja internal serta menginstruksikan Tim Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan terhadap sistem irigasi.

Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Satker OP) BWS Sulawesi IV Kendari, Agus Karim Karim, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi krisis air di sejumlah sawah. Salah satunya dengan menurunkan tinggi bangunan ukur ambang lebar dari 70 cm menjadi 50 cm.

“Kami lakukan penurunan ini sebagai solusi jangka pendek agar air bisa segera mengalir ke sawah yang terdampak. Ini penting mengingat saat ini masa tanam pertama sedang dimulai,” terang Agus.

Agus juga memastikan bahwa setelah masa panen berakhir, pihaknya akan melakukan perbaikan menyeluruh pada jaringan tersier dan sekunder. Termasuk pembangunan bangunan box tersier di beberapa titik yang rusak atau belum tersedia.

“Tujuannya agar distribusi air lebih teratur dan efisien sesuai kebutuhan petani,” tandasnya. (A)