KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR) membuka rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sultra, berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur, Rabu (12/03/2025).

Rakor ini mengusung tema "Strategi Pengendalian Inflasi Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1446 Hijriah". 

Dalam kesempatan itu, ASR menyampaikan inflasi sangat penting bagi indikator dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengendalian inflasi  menjadi salah satu prioritas utama dalam program 100 hari kerjanya bersama wakilnya Hugua.

Menurutnya, melalui pengelolaan inflasi yang baik, daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik, stabilitas ekonomi dapat dipertahankan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

"Ini penting, karena salah satu indikator pemerintah pusat terhadap kinerja kita adalah bagaimana dalam mengendalikan inflasi," ujarnya.

Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga saat ini adalah beras, apalagi menjelang lebaran Idul Fitri masyarakat akan membeli dengan jumlah banyak. Untuk mengantisipasi itu, ASR meminta TPID agar melakukan koordinasi dan mitigasi risiko sejak dini.

Lonjakan permintaan ini berpotensi menimbulkan tekanan pada harga jika tidak diantisipasi dengan baik, berdampak luas pada daya beli masyarakat, serta distribusi barang dan logistik yang tidak merata dapat memperburuk situasi.

"Biasanya dalam kondisi seperti ini para penimbun-penimbun memanfaatkan situasi yang ada, karena saat-saat ini menguntungkan bagi mereka. Ini yang perlu diantisipasi kedepan," tegasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan dukungan seluruh TPID provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan langkah-langkah strategi pengendalian inflasi menjelang Idul Fitri yaitu : 

Pertama, perlu melakukan pengecekkan harga pangan, utamanya beras. 

Kedua, memastikan ketersediaan stok pangan secara rutin, baik yang tersedia di gudang, pasar tradisional, retail modern, serta di tingkat produsen.

Ketiga, melakukan langkah sinergi kepegawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum jika ada indikasi ketidakwajaran kenaikan harga pangan atau gangguan distribusi maupun penimbunan. Termasuk penyaluran pendistribusian BBM dan elpiji.

Keempat, memastikan sarana transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok, strategis, dan bahan penting lainnya. 

Kelima, mengintensifkan dan mengoptimalkan intervensi baik melalui gerakan pangan murah, atau operasi pasar.

"Mengoptimalkan kerjasama dengan daerah suplai, untuk mengantisipasi komoditas dengan permintaan yang tinggi," terangnya.

Selanjutnya memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan inflasi melalui rapat koordinasi secara periodik untuk menjanga eskalasi inflasi.

Terakhir, melakukan imbauan moral baik secara langsung kepada masyarakat melalui publikasi media maupun imbauan dari tokoh agama guna menjaga eskalasi masyarakat. (Adv)