Wali Kota Kendari Audiensi Bersama Kanwil DJPb Sultra Bahas Penyaluran Dana TKD 2025

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 02 Mei 2025
  • 3319 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID – Wali Kota Kendari menggelar audiensi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk membahas evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat Wali Kota Kendari, Kantor Balai Kota, Jumat (2/5/2025).

Audiensi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana TKD serta menyelaraskan program dan kegiatan daerah dengan kebijakan fiskal nasional. 

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menyampaikan sejumlah kendala dan harapan terkait penyerapan dana yang belum optimal.

“Izinkan kami menyampaikan bahwa penyerapan dana memang belum terlalu maksimal. Hal ini terjadi karena kami baru dilantik sekitar dua bulan lalu, sehingga masih dalam tahap penyesuaian terhadap berbagai program prioritas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa, sejumlah kegiatan strategis harus segera dilaksanakan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Namun, proses adaptasi yang sedang berjalan menyebabkan realisasi anggaran belum sepenuhnya optimal.

Sementara itu perwakilan dari kanwil, Kepala Bidang PPA II, Andi Khairuddin, menyambut baik keterbukaan Pemerintah Kota Kendari dan menegaskan pentingnya sinergi dalam pengelolaan TKD. 

“Kami siap mendampingi pemerintah daerah dalam merancang strategi percepatan penyerapan anggaran. Dana TKD ini harus dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dari data yang disampaikan oleh Kanwil DJPb Sultra, total alokasi TKD sebesar Rp18,19 triliun untuk 18 pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari mendapat alokasi sekitar Rp1,048 triliun. 

Ia mengingatkan agar perencanaan kegiatan disusun lebih terarah dan realistis agar dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran.

Audiensi ditutup dengan harapan agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid demi akselerasi pembangunan daerah. (B)