Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 20 Jan 2025
  • 2022 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis. Rakor ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap minggu oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra, Senin (20/1/2025). 

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.

Perwakilan Pemprov Sultra yang hadir meliputi Sekdis ESDM, perwakilan Bank Indonesia (BI), BPS, Bulog, Biro Perekonomian, Dinas Ketahanan Pangan, dan sejumlah instansi terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menyoroti tingginya angka kelahiran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang memberikan bonus demografi berupa banyaknya generasi muda produktif. “Banyaknya anak-anak usia produktif ini menjadi potensi besar untuk mewujudkan Indonesia Emas, asalkan mereka dapat benar-benar produktif,” ujarnya.

Untuk mendukung Delapan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender, Pemerintah Pusat meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Tito mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar melaksanakan dan mengoptimalkan keberhasilan PKG dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan Forkopimda. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Agama dan alokasi anggaran melalui APBD juga diinstruksikan untuk mendukung pelaksanaan PKG.

“Laporan hasil pelaksanaan PKG nantinya harus disampaikan kepada Kementerian Kesehatan,” tambah Tito.

Terkait pengendalian inflasi, Tito menyampaikan apresiasi Presiden kepada seluruh daerah atas capaian inflasi nasional yang berada di angka 1,57% (y-o-y). “Rakor ini harus terus dilanjutkan untuk menjaga konsistensi dalam mengendalikan inflasi,” tegasnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa PKG dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular. Program ini meliputi tiga momentum pemeriksaan, yaitu:

1. PKG Ulang Tahun – Ditujukan bagi anak di bawah lima tahun dan orang dewasa di atas delapan belas tahun, dilaksanakan di puskesmas atau klinik pada bulan ulang tahun + 1 bulan.

2. PKG Sekolah – Menyasar anak usia 6–18 tahun, dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru.

3. PKG Khusus – Difokuskan pada ibu hamil dan balita dengan jadwal disesuaikan melalui layanan posyandu dan puskesmas.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa pada minggu ketiga Januari 2025, sebanyak 35 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara tiga provinsi mencatat penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya.

Komoditas penyumbang kenaikan IPH sebagian besar adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras. Harga cabai merah mengalami kenaikan 36,56% dibanding Desember 2024 tetapi masih dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Cabai rawit naik 47,51% dan berada di atas HAP, sedangkan harga bawang merah naik 1,82% dalam rentang HAP. Adapun harga telur ayam ras meningkat 2,89% dan masih di atas rentang HAP.

Melalui Rakor ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mendukung suksesnya implementasi PKG di seluruh Indonesia. (ADV)