Jajaran Pemprov Sultra saat menghadiri rakor pengendalian inflasi. Foto : PPID Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda.

Kegiatan ini merupakan agenda rutin mingguan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, Senin (14/04/2025).

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof Stella Christie, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.

Dari Sulawesi Tenggara, turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta perwakilan dari BPS, Bulog, dan Dinas terkait lainnya.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif melakukan penanaman komoditas pangan sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditas yang sering mengalami lonjakan harga seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.

“Tidak terlalu luas tetapi bisa untuk memenuhi kebutuhan di kampungnya sendiri. Tentunya harus betul-betul bisa mengendalikan harga-harga komoditas seperti bawang merah, cabai merah dan cabai rawit,” ujar Tomsi.

Ia juga meminta agar pada Rakor minggu berikutnya, kepala daerah menyiapkan data serta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengendalikan harga komoditas yang mengalami kenaikan.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan tinjauan perkembangan harga minggu ke-2 April 2025. Inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03%, sedangkan Inflasi Bulan ke Bulan (Maret 2025 terhadap Februari 2025) sebesar 1,65%.

“Inflasi bulanan Maret 2025 relatif lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya dan Maret 2024. Sementara inflasi tahunan lebih tinggi dari bulan sebelumnya, namun lebih rendah dari Maret tahun lalu,” jelas Amalia.

Peningkatan inflasi terutama disebabkan oleh naiknya harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta berakhirnya diskon tarif listrik 50% yang sempat diberlakukan sebelumnya.

Tiga komoditas penyumbang utama inflasi Maret 2025 adalah: Bawang merah (24,07%), Cabai rawit (13,67%), Daging ayam ras (1,64%)

Secara geografis, salah satu daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar Pulau Sumatera dan Jawa adalah Kabupaten Wakatobi, Sultra, dengan perubahan IPH sebesar 4,16%, yang didominasi oleh komoditas cabai merah, beras, dan bawang merah.

Rakor juga dirangkaikan dengan sosialisasi program Sekolah Unggulan Garuda oleh Wamendiktisaintek Prof. Stella Christie. Ia menyampaikan bahwa program ini merupakan gagasan Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan unggulan di seluruh pelosok tanah air.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto melihat terutama sekali di bidang sains dan teknologi, salah satu yang masih ada kekurangan di Indonesia saat ini adalah akses. Kita diharapkan bisa memberikan akses pendidikan yang berkualitas serta bisa melahirkan siswa/siswi serta insan-insan Indonesia yang mampu memajukan sains dan teknologi di Indonesia. Sekolah Garuda Unggul ini terutama dapat memberikan akses bagi para siswa/siswi yang tadinya tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan berkualitas hingga mereka bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas untuk membangun sains dan teknologi negara”, pungkasnya.

Program ini juga menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada poin keempat tentang penguatan SDM, teknologi, pendidikan, dan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas.

Menanggapi hasil Rakor, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Dr. Asrun Lio, menyampaikan bahwa kondisi inflasi Sultra secara umum masih dalam kategori normal. Namun, beberapa daerah dengan tantangan geografis seperti Wakatobi (IPH 4,16%), Buton Utara (2,36%), dan Muna (1,7%) mengalami IPH tinggi.

“IPH tertinggi ini berada di wilayah yang agak terisolasi atau memiliki akses transportasi terbatas. Misalnya Wakatobi, yang aksesnya hanya bisa dilalui lewat jalur laut. Akibatnya distribusi barang menjadi terkendala,” jelas Asrun Lio.

Sebaliknya, daerah seperti Buton Selatan dan Kolaka Timur mencatatkan IPH terendah, yang dinilai karena akses transportasi yang lebih lancar.

Pemprov Sultra akan terus berupaya mengendalikan inflasi dengan langkah-langkah strategis, termasuk memperkuat distribusi logistik dan mendorong produksi lokal, khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan udang basah. (Adv)