Dinas Ketahanan Pangan Sultra Rutin Ikuti Rakor Bersama Kemendagri

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 10 Feb 2025
  • 2512 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Sebagai upaya untuk terus memantau perkembangan inflasi di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Sultra rutin mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara rutin setiap minggunya oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui platform zoom meeting, bertempat di ruang rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sultra pada Senin, 10 February 2025 diikuti oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra yang diwakili oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Aristos, S.Pt.

Selain itu, juga hadiri dari perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pusat Statistik (BPS), Balai Karantina, Biro Perekonomian, serta instansi terkait lainnya.

Rakor dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, serta menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, antara lain Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.

Dalam rakor tersebut, Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan, yang diperkirakan akan dimulai pada 1 Maret 2025.

"Dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan yang kurang lebih tinggal dua minggu lagi, kita perlu melakukan konsolidasi lebih lanjut, terutama bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta kementerian dan lembaga terkait. Kita harus mulai menghitung dan mempersiapkan stok kebutuhan pokok, distribusi angkutan, serta faktor lainnya hingga Hari Raya Idul Fitri," ungkap Tomsi Tohir.

Oleh sebab itu, ia berharap ada langkah-langkah konkret dengan membaca situasi terkini, khususnya kepada TPID agar lebih serius dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kenaikan harga tersebut. 

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dalam laporannya menyampaikan bahwa pada Januari 2025 terjadi deflasi secara month-to-month (m-t-m) sebesar 0,76%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil sebesar 1,44%.

Sebaliknya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,56%. Pada minggu pertama Februari 2025, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, antara lain:

Cabai merah naik 7,23% dibanding Januari 2025.

Minyakita naik 0,41% dibanding Januari 2025.

Gula pasir naik 0,89% dibanding Januari 2025.

Sementara itu, beberapa komoditas mengalami penurunan harga, di antaranya:

Cabai rawit turun 4,35% dibanding Januari 2025.

Bawang putih turun 7,96% dibanding Januari 2025.

Bawang merah turun 7,96% dibanding Januari 2025.

Telur ayam ras turun 2,56% dibanding Januari 2025.

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan IPH sebesar 3,96%, menjadikannya salah satu dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi di luar Pulau Jawa dan Sumatera.

Menurut data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendagri, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit dan cabai merah.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pemantauan serta pengendalian inflasi yang lebih efektif guna menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2025. (Adv)