Sekdis Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, IBG Bajera bersama pejabat Pemprov Sultra lainnya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Foto: PPID Sultra

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID – Sekretaris Dinas (Sekdis) Ketahanan Pangan (Disketapang) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra),  IBG Bajera bersama pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra lainnya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar setiap minggu melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan Kemendagri bertempat di ruang rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, Senin, (5/8/2024). Rakor tersebut sekaligus membahas pengembangan tanaman obat herbal nasional.  

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian, dengan narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini. 

Selain itu Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono,Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Hortikultura Kementan, Andi Muhammad Idil Fitri, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari, Tim Menko Kemaritiman dan Investasi. 

Sementara itu, pada Jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yang mengikuti kegiatan ini, yakni ekretaris Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Ridwan Bodji, Perwakilan BI, BPS dan Dinas terkait.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, sejauh ini angka inflasi di tingkat nasional dan beberapa daerah di Indonesia sudah relatif terkendali. Dengan angka inflasi rata-rata nasional year of year sebesar 2,13 persen.

Sementara itu, pada perkembangan inflasi month to month terjadi deflasi sebesar -0,18 persen. Apabila dilihat dari pengeluaran atau penyumbang inflasi, sektor makanan, minuman dan tembakau masih menduduki posisi yang relatif terkendali.

Mendagri juga kembali menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

“Karena inflasi nasional tidak hanya tergantung dari kerja pemerintah pusat tapi kerja dari 552 Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan angka tersebut, ini berarti kolaborasinya sudah cukup baik,” ungkapnya. 

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara mengatakan, bahwa dua tujuan utama yakni Pertama, untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi di daerah masing-masing.

Kedua untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berkinerja baik dalam penilaian inflasi di daerah serta juga untuk memacu daerah-daerah lain yang belum mendapat penghargaan agar semakin meningkatkan kinerjanya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa inflasi dan deflasi merupakan dua hal yang harus terus dikendalikan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menyampaikan dalam paparannya bahwa komoditas cabai rawit dan emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi pada Juli 2024, dengan tingkat inflasi masing-masing sebesar 14,28% dan 1,21%. (Adv)