Pemprov Sultra saat mengikuti Rakor pengendalian inflasi secara virtual. Foto : PPID Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID– Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi kebijakan upah minimum 2025. 

Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Senin, (9/12/2024).

Rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir langsung dalam rapat tersebut bersama sejumlah menteri kabinet, antara lain Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Jajaran kepala lembaga seperti Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono juga turut hadir.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pengendalian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah tiga persen. 

“Ini adalah inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional. Saya minta mekanisme ini dilanjutkan, dan Mendagri teruskan. Terima kasih kepada semua pihak, lintas kementerian di pusat maupun daerah,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai kunci utama pengendalian inflasi di masa depan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan kearifan lokal guna mencapai swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan.

“Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Inilah strategi besar kita,” tegas Presiden Prabowo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam paparannya menjelaskan bahwa inflasi nasional per November 2024 terkendali di angka 1,55 persen, yang merupakan angka terendah sejak kemerdekaan. Tito mengingatkan pentingnya menjaga inflasi tetap pada target pemerintah di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen agar tetap stabil, tanpa memberatkan masyarakat maupun produsen.

“Kalau harga terlalu rendah, produsen akan kesulitan menutupi biaya produksi. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah, akan terdampak,” jelas Tito.

Tito juga mengingatkan kepala daerah untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. “Mobilitas masyarakat yang tinggi, serta peningkatan konsumsi barang dan jasa pada momen ini, dapat memicu kenaikan harga. Kita harus memastikan inflasi tetap terkendali,” imbuhnya.

Dalam Rakor ini, juga disosialisasikan kebijakan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Tito meminta para gubernur agar menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari UMP.

“Komunikasikan dengan pimpinan kepala daerah kabupaten/kota agar tidak terjadi perbedaan narasi atau polemik di publik. Semua harus sejalan untuk mencegah kebingungan masyarakat,” tegas Tito.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi sepanjang tahun 2024 terkendali sesuai target pemerintah, dengan inflasi year on year dari Januari hingga November berada dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Meski demikian, Amalia mengingatkan bahwa beberapa komoditas strategis perlu diwaspadai pada Desember 2024, seperti bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan daging ayam ras, yang cenderung mengalami kenaikan harga menjelang akhir tahun. Ia menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga pasokan serta distribusi barang, terutama di momen perayaan Natal dan Tahun Baru, guna memastikan inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.

Kegiatan ini turut diikuti secara daring oleh kepala daerah di seluruh Indonesia beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pemerintah pusat berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv)