Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Percepatan RTRW/RDTR

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 16 Des 2024
  • 2570 Kali Dibaca

 KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rakor ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Zoom Meeting dan berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan partisipasi narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono.


Turut hadir dari jajaran Pemprov Sultra, perwakilan Bank Indonesia (BI), Bulog, BPS, Disperindag, Biro Perekonomian, dan dinas terkait lainnya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional pada November 2024 mencapai titik terendah, yaitu 1,55% (year-on-year) dan 0,30% (month-to-month). Capaian ini mendapat apresiasi dari Presiden RI, meskipun beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam distribusi komoditas penting.

Tito mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras menjelang akhir tahun. Ia meminta kepala daerah mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., memaparkan bahwa Lahan Baku Sawah (LBS) tahun 2024 mencapai 7.384.341 hektar, terdiri dari 4.727.588 hektar di Daerah Irigasi (D.I.)/Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.) dan 2.656.753 hektar di luar daerah irigasi tersebut. Zulkifli menekankan perlunya pembangunan infrastruktur irigasi baru serta perbaikan jaringan irigasi utama dan tersier guna meningkatkan Indeks Pertanaman, terutama di luar D.I./D.I.R.


Menteri Zulkifli meminta perhatian serius dari Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk segera mendata sawah-sawah yang belum memiliki irigasi atau irigasinya dalam kondisi rusak, dan menyampaikan data tersebut ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, atau Kementerian PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air. Beliau menegaskan bahwa dananya telah tersedia, sehingga langkah ini perlu dipercepat untuk mendukung produktivitas pertanian. Selain itu, Zulkifli menekankan bahwa mekanisme distribusi pupuk kini lebih sederhana, cukup melalui SK Menteri Pertanian, tanpa memerlukan SK dari Bupati, Gubernur, atau kementerian lainnya. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan swasembada pangan pada tahun 2027.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memaparkan empat pilar utama dalam Single Land Management/Administration yang mencakup Single Land Tenure, Single Land Value, Single Land Use, dan Single Land Development. Keempatnya bertujuan untuk menciptakan pasar tanah yang efisien serta pengelolaan lahan yang lebih optimal melalui sertifikasi tanah, penetapan nilai tanah, rencana tata ruang, dan perizinan terkait sektor lainnya. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.


Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga menekankan pentingnya Single Cadastre dan urgensi penggunaan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) sebagai Key Register untuk integrasi data pertanahan. Beliau mengungkapkan bahwa sekitar 13,8 juta bidang tanah, dengan luas 6,8 juta hektar, belum terpetakan di Klaster 4. Oleh karena itu, integrasi data pertanahan dengan data perpajakan, batas desa, dan registrasi sosial-ekonomi menjadi langkah strategis untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyoroti kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) di 10 kabupaten/kota di luar Pulau Sumatera dan Jawa pada minggu kedua Desember 2024. Salah satunya adalah Kabupaten Bombana di Sulawesi Tenggara, dengan kenaikan IPH sebesar 3,57%. Komoditas penyumbang utama adalah daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit.


Sebelum menutup rakor, Mendagri Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala dinas perdagangan, pertanian, dan dinas terkait lainnya, termasuk dinas perhubungan, untuk memastikan kelancaran distribusi logistik menjelang akhir tahun.

“Kita berharap mudah-mudahan cuaca bersahabat sehingga tidak menimbulkan bencana yang dapat mengganggu distribusi logistik,” tutup Tito. (ADV)