Pemprov Sultra saat mengikuti Rakor pengendalian inflasi secara virtual. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi secara virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (22/07/2024).

Rakor yang dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir. 

Pada Rakor tersebut, menampilkan narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah,  Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashwari.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,  Bambang Wisnubroto, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, Satgas Pangan Polri, Jamdatun dan Brigjen TNI Eko Nursanto.

Pada jajaran Pemprov Sultra mengikuti Rakor tersebut yakni Karo Perekonomian, Perwakilan BI, BPS dan dinas terkait lainnya. 

Tomsi Tohir mengatakan dua tahun pelaksanaan Rakor bersama di seluruh Indonesia terhadap pengendalian inflasi ini banyak hasil yang dicapai pada rakor tersebut beserta penyelesaian-penyelesaiannya. 

Pemerintah pusat maupun daerah selalu melakukan evaluasi terhadap pencapaian tersebut.

Dirinya juga meminta agar daerah yang angka inflasinya masih berada diatas 2,51 persen atau rata rata nasional untuk dapat menerapkan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan. 

"Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang terus berkembang,"ujarnya.

Sekjen Kemendagri juga menyampaikan bahwa pada Minggu ketiga Juli ini terdapat tiga macam komoditas yang mengalami kenaikan seperti cabai rawit di 187 daerah kabupaten/kota, minyak goreng di 157 daerah kabupaten/kota dan beras di 116 daerah kabupaten/kota. 

Sementara itu, secara Nasional kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Juli bertambah di bandingkan minggu sebelumnya. 

Oleh karena itu, peran penting kepala daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mencari solusi, inovasi serta kreatifitas dalam upaya pengendalian Inflasi terus dilakukan dan digalakkan.

Ia juga membeberkan strategi utama yang harus dijalankan yakni :

Pertama, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam memantau dan mengendalikan harga-harga komoditas. 

Kedua, meningkatkan efisiensi distribusi barang untuk mengurangi biaya logistik yang seringkali menjadi penyebab kenaikan harga.

Ketiga, memastikan ketersediaan pasokan pangan dan energi. Pemerintah daerah diharapkan dapat bekerjasama dengan para pelaku usaha untuk memastikan stok kebutuhan pokok tetap terjaga.

"Angka inflasi yang berhasil dicapai yaitu 2,51 persen, yang merupakan pencapaian sangat baik. Untuk mempertahankan pencapaian ini, fokus pada langkah-langkah strategis," pesannya.

Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan harga SP2KP sampai Minggu ketiga Juli 2024 ini, beberapa komoditas pangan yang harganya meningkat dan perlu diwaspadai karena terjadi penambahan jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga adalah cabai rawit, minyak goreng dan beras. 

Sedangkan harga daging ayam ras dan cabai merah terus mengalami penurunan sampai dengan Minggu ketiga Juli 2024. (Adv)