Kejati Sultra Gelar FGD Sinergitas Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 19 Jul 2024
  • 3264 Kali Dibaca

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Ke-64 Tahun 2024, Jumat (19//7/2024). 

Focus Group Discussion tersebut mengusung tema "Sinergitas Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara" dan diikuti oleh Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriatna, SH., MH, Para Asisten, Kajari dan Kasi Se- Wilayah Kejati Sultra, Koordinator, Kasi di Kejati Sultra, perwakilan BPKP Sultra, KKP Pratama Kendari, Bea Cukai Kendari dan dari akademisi Universitas Halu Oleo baik secara laring maupun during.

Kajati Sultra, Hendro Dewanto, SH. M.Hum dalam sambutannya menyampaikan Kejaksaan dalam hal ini Bidang Tindak Pidana Khusus lebih fokus pada upaya pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, dalam penindakannya lebih diutamakan pada pembuktian unsur merugikan perekonomian negara sebagai alternatif dari unsur merugikan keuangan negara. 

"Perkara korupsi yang telah ditangani dengan fokus membuktikan unsur merugikan perekonomian negara antara lain perkara importasi tekstil, importasi baja, importasi garam, pertambangan timah, nikel dan juga terkait industri sawit dengan akibat kerugian perekonomian negara yang fantastis triliunan rupiah," ungkapnya. 

Kata dia, outcome yang diharapkan dengan terwujudnya sinergitas penanganan tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian negara adalah dapat membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong terciptanya iklim investasi yang baik.

Tampil sebagai pembicara dalam kegiatan FGD tersebut adalah Kajati Sultra, Hendro Dewanto, SH. M.Hum menyampaikan arahan Presiden terkait transformasi organisasi dan pelayanan publik yang meliputi efisiensi dan efektivitas dan kepuasan pelayanan masyarakat. 

"Jaksa Agung berwenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara yaitu tindak pidana ekonomi yang masuk dalam kewenangan Jaksa. Tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara meliputi kerugian negara, kerugian di sektor swasta dan kerugian di sektor rumah tangga," ungkapnya. 

Hendro Dewanto mencontohkan kasus importasi tekstil dengan modus impor barang kategori larangan terbatas (pabean) yang akibatnya tidak dibayarnya bea masuk produsen teksti dalam negeri dan ada kerugian perekonomian negara triliun. Apabila ditangani dengan instrumen Undang-Undang Pabean tidak mungkin mengembalikan kerugian perekonomian negara yang terjadi, karena Undang-Undang Pabean tidak menjangkau kerugian perekonomian negara. 

"Penyidikan tindak pidana ekonomi dilaksanakan oleh PPNS Pajak, Pabean, Cukai dan Penyidik Jaksa. Penyidikan bersifat sektoral sesuai kewenangan masing-masing. Dan manfaat sinergitas penanganan tindak pidana ekonomi bagi Kejaksaan/Kemenkeu adalah meningkatkan kinerja lembaga, transformasi tata kelola kebijakan yang berintegritas dan adaptif dalam mendukung peningkatan pemulihan kerugian perekonomian negara," jelasnya.

Sementara bagi pemerintah lanjut dia, bermanfaat sebagai wujud dan dukungan terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam membangun kerja sama antar lembaga untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Begitupula manfaat bagi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pembangunan ekonomi dan iklim investasi serta penegakan hukum

Selanjutnya, Kasubdit Kepabeanan dan Cukai Dit. Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung, Teuku Rahmatsyah, SH., MH., M.Kn dalam materinya menyampaikan terkait aspek yuridis dalam implementasi penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana ekonomi yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara.

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai, 3. B. Wijayanta menjelaskan tentang nota kesepahaman antara Menteri Keuangan dengan Jaksa Agung RI meliputi pencegahan tindak pidana korupsi, dukungan pelaksanaan program PEN, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset.

Kepala Sub Direktorat Penyidikan Dirjen Pajak, Wahyu Widodo menyampaikan materi tentang tindak pidana ekonomi dan tindak pidana perpajakan.

"Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh PPNS tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan," jelasnya. 

Direktur Investigasi II BPKP, Sutrisno, SE. M.Ak. Ak.CA. CFrA.QIA. CGCAE. CIAE. FRMP menyampaikan tentang keuangan negara, penghitungan kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara dan langkah-langkah dalam menghitung kerugian.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Dr. Herman, SH. LL.M dengan judul materi tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara. 

"Kerugian perekonomian negara tidak sama dengan pengertian kerugian negara. Tidak merugikan keuangan negara belum tentu tidak merugikan perekonomian negara, begitu juga dengan kerugian keuangan negara belum tentu merugikan perekonomian negara," ungkapnya. 

Dari kegiatan FGD tersebut diharapkan sinergitas dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dapat membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong terciptanya iklim investasi yang baik. (A)