Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badallah. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID– Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. M Ridwan Badallah, S.Pd., MM, menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Konsolidasi Data dan Informasi Pemilu 2024 yang diselenggarakan di Aula Kantor Bawaslu Sultra, Jumat (23/8/2024). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sultra serta staf PPID Bawaslu dari seluruh wilayah di Sultra.

Dalam kegiatan tersebut, Kadis Kominfo Sultra menyampaikan pentingnya membangun komitmen dan perspektif bersama dalam rangka mengintegrasikan data dan informasi demi mewujudkan pemilu yang bersih dan jujur. 

Pria yang akrab disapa RB juga mengatakan bahwa pentingnya menjaga integritas data dan informasi dalam Pemilu 2024, serta menyoroti tantangan yang dihadapi dan perlunya peningkatan keamanan data melalui penerapan teknologi.

"Saya bukan orang yang lebih tahu tapi para Ketua Bawaslu dan anggotan nya yang berada di lapangan dan sudah memahami kerja-kerja di Bawaslu Kabupaten/Kota. Saya hanya berbagi pengetahuan dan tugas saya sebagai Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra, yakni memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa integritas data dan informasi memiliki peran strategis dalam memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan bersih dan jujur. Selain itu, data dan informasi dari berbagai sumber seperti TPS, PPK, dan KPU harus disatukan dengan format dan sistem yang standar. Teknologi dan perangkat lunak yang tepat diperlukan untuk mengolah data tersebut, guna memastikan keakuratan dan keamanannya.

Strategi utama dalam menjaga integritas data Pemilu 2024 yang terbagi atas empat poin, yaitu: pengumpulan data, standarisasi format dan sistem data, pengolahan data, dan pelaporan hasil, terang Dr. M. Ridwan Badallah.

Kemudian, tantangan yang dihadapi meliputi keamanan data, keterlambatan data, dan kualitas data, yang semuanya membutuhkan solusi seperti penguatan keamanan sistem, pelatihan intensif bagi petugas pemilu, serta peningkatan infrastruktur teknologi.

Paparan ini juga membahas peran penting teknologi dalam menjaga integritas data dan informasi, termasuk penggunaan Sistem Informasi Pemilu (SIP) untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data, aplikasi mobile untuk pemantauan real-time, serta penerapan big data dan analitik untuk pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mengangkat isu blank spot yang mengganggu kelancaran pemilu, seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Konsel dan Ketua Bawaslu Butur. Kadis Kominfo Sultra merespons dengan meminta Bawaslu Provinsi mengirimkan data daerah yang bermasalah agar segera ditindaklanjuti sebelum Pilkada.

"Kita perlu segera mengidentifikasi daerah-daerah yang bermasalah dengan blank spot. Data tersebut harus segera dikirimkan agar kami bersama provider dapat melakukan penanganan langsung di lapangan," ujar Dr. M. Ridwan Badallah.

Rakor ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa Bawaslu Provinsi Sultra akan mengumpulkan data dari Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai daerah-daerah yang mengalami blank spot, dan menyusun satu data komprehensif untuk ditindaklanjuti. (ADV)