Pemkot Kendari Bakal Menindaklanjuti Arahan Pj Gubernur Soal Penyiapan DDP

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 29 Sep 2023
  • 2606 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam waktu dekat akan menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Sultra Komjen Pol Andap Budhi Revianto terkait penyiapan Data Desa Presisi (DDP).

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan Pemkot akan terus berkomunikasi dengan pihak Pemprov, sembari menunggu Peraturan Daerah (Perda) Pemprov Sultra tentang DDP tersebut yang akan dijadikan rujukan bagi kabupaten kota.

"Artinya kita menyiapkan data desa, termasuk  kelurahan yang presisi, ini sudah diminta acuannya, kita masih menunggu Perda Pemprov Sultra tentang DDP ini," kata Asmawa usai mengikuti rapat koordinasi tersebut.

"Nanti ada kerja sama, dengan UHO, Institut Pertanian Bogor (IPB), termasuk dengan provinsi. Tapi biarlah payung nya ada di provinsi, kita hanya melaksanakan nya saja," tambahnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol Andap Budhi Revianto meminta seluruh bupati dan walikota se-Sultra untuk menyiapkan DDP agar bisa menghadirkan data akurat Sulawesi Tenggara sebagai basis kebijakan pembangunan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten kota. 

"Kita akan melanjutkan pendataan DDP di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), in syaa Allah tahun depan kita dapat melaksanakannya di seluruh kabupaten kota," kata Pj Gubernur usai rapat koordinasi (Rakoor) dalam mewujudkan Sultra maju dan sejahtera berlangsung di ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jum'at (29/9/2023).

Sementara itu, Penemu DDP sekaligus Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Sofyan Sjaf menjelaskan bahwa DDP adalah data dasar untuk diorientasikan menjadi big data kedepannya.

"Jadi big data hari ini kan harus dijawab, sementara pendekatannya juga harus dimutakhirkan melalui DDP ini," katanya.

Dalam konteks big data itulah kemudian di dorong adanya metodologi baru yang harus dilakukan oleh rakyat agar efisien, efektif dan mudah dilaksanakan.

"Untuk itu kita coba bagaimana menurunkan informasi pengetahuan itu dengan mudah dilakukan oleh rakyat, karena 80 persen aktivitas di DDP dilakukan oleh rakyat," tutupnya. (A)