Kepala BPSDM Sultra, Syahruddin Nurdin. Foto: La Niati,Keratonnews.Co.Id

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melaksanakan pembekalan atau pembinaan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. 

Sebanyak 2.525 aparatur sipil negara yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja jabatan fungsional guru formasi tahun 2022 menerima surat keputusan (SK). 

Surat keputusan kepada ribuan P3K tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (31/7/2023).

Kepala BPSDM Sultra, Syahruddin Nurdin mengatakan, pihaknya merencanakan pembekalan atau pembinaan P3K, melalui pembekalan ini diharapkan melahirkan abdi negara yang ikut berperan dalam mengembangkan pemerintahan yang baik di Sultra. 

"P3K inikan sebenarnya sama dengan pengangkatan ASN hanya bedanya mereka tidak dilatsar tetapi dilakukan pembekalan dalam rangka menjalankan tugas tugasnya sebagai aparatur pemerintah," ujarnya, Selasa (15/8/2023).

Syahruddin Nurdin mengatakan untuk pembinaan P3K Provinsi akan dilaksanakan dianggaran perubahan. Pihaknya sudah konsultasi dengan Gubernur Sultra. Sementara untuk kabupaten/kota akan dianggarkan di 2024. Hal itu kata dia, karena penganggarannya ada di instansi masing-masing. 

"Khusus P3K Provinsi kita rencanakan dianggaran perubahan ini, muda-mudahan saja kemampuan keuangan daerah bisa menutupi itu. Untuk P3K kabupaten/kota rata-rata nanti menganggarkan di 2024," jelasnya. 

Dikatakan, pelaksanaan pembinaan P3K dilaksanakan di BPSDM Provinsi karena satu satunya lembaga yang terakreditasi adalah BPSDM Sultra.

"Metodenya hampir sama dengan Latsar cuman mata pelajarannya itu tidak sepadat Latsar karena hanya diisi dengan muatan muatan daerah dan kebijakan pemerintah," terang Syahruddin Nurdin. (Adv)