Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID– Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tenggara, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (19/11/2024).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menekankan pentingnya visi nasional dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa visi Presiden RI untuk menuju Indonesia Emas 2045 diimplementasikan melalui 8 misi strategis, atau yang disebut Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program percepatan hasil terbaik.  

Pj. Gubernur juga menyoroti RPJPN 2025–2045 sebagai pedoman pembangunan jangka panjang, yang akan dijabarkan dalam RPJMN 2025–2029. Salah satu program prioritas nasional adalah peningkatan gizi masyarakat melalui:  

- Pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren.  

- Bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.  

Poin-Poin Diskusi RAKORDA TPID

1. Stabilitas Harga dan Kebutuhan Pokok

RAKORDA membahas langkah stabilisasi harga untuk menghadapi:  

- Anomali musim yang memengaruhi hasil produksi;

- Persiapan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (NATARU);

- Ketahanan stok beras untuk menjaga stabilitas pangan di Sulawesi Tenggara. 

2. Tantangan Ekonomi Sulawesi Tenggara  

Dalam diskusi, berbagai tantangan ekonomi di Sultra dibahas, termasuk:  

- Pertumbuhan Ekonomi

  Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal ketiga 2024 tumbuh sebesar 4,95%, sedikit menurun dibanding kuartal kedua sebesar 5,05%.  

- Inflasi

  Inflasi Sultra saat ini berada pada angka 0,71%, lebih rendah dari target nasional 1,5%–3,5%.  

- Kebijakan Moneter

  Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25%, dengan fokus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.  

3. Dinamika Ekspor dan Perdagangan Internasional

Indonesia mencatat peningkatan ekspor sebesar 10,25% (YoY) pada Oktober 2024 dengan nilai $24,41 miliar. Hal ini memberikan dampak positif pada ekosistem perdagangan di Sulawesi Tenggara.  

4. Rekomendasi Strategis

RAKORDA menghasilkan rekomendasi untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” 

Dalam penutupannya, Pj. Gubernur menyampaikan harapannya agar seluruh peserta memahami, memedomani, dan melaksanakan hasil RAKORDA ini dengan sebaik-baiknya. Ia memberikan lima arahan utama:  

1. Diharapkan agar kita mengikuti rakor ini dengan sebaik-baiknya  

2. Memiliki satu kesatuan pemikiran melihat pengendalian inflasi  

3. Implementasikan hasil rakorda TPID 2024 dengan baik  

4. Intens monev perkembangan situasi dan dinamikanya  

5. Mari kita satukan hati, pikiran, dan teguhkan komitmen kita bersama untuk keberhasilan dalam pengendalian inflasi Sultra    

Lebih lanjut Pj Gubernur menekankan pentingnya menyiapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Dalam arahannya, beliau menegaskan perlunya langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk:  

1. Meningkatkan konsumsi rumah tangga

   Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat mengindikasikan daya beli masyarakat yang menurun. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat berdampak pada perlambatan ekonomi, mengingat konsumsi domestik adalah pendorong utama produk domestik bruto (PDB).  

2. Meningkatkan investasi dan ekspor  

   Peningkatan investasi, khususnya pada proyek infrastruktur dan pembangunan daerah, diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian Sultra.  

3. Tindak lanjut kebijakan moneter

   Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi. Keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga mencerminkan kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian global.  

4. Strategi menjaga momentum pertumbuhan

   Meskipun terdapat tantangan ekonomi, diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga pertumbuhan yang stabil dan menghadapi risiko ekonomi di masa depan.  

5. Menyusun langkah kontijensi

   Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, Sulawesi Tenggara perlu menyusun langkah kontijensi yang tanggap terhadap potensi kedaruratan.  

Rapat ini juga menyoroti angka inflasi Sultra yang saat ini berada pada 0,71%, di bawah target ideal nasional sebesar 1,5%–3,5%. Oleh karena itu, rekomendasi Rakorda diharapkan dapat mendukung RKP 2025 yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."

Rapat dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai moderator. Diskusi difokuskan pada dua hal utama, yaitu dinamika perdagangan internasional, khususnya dampak ekspor dan impor terhadap ekosistem perdagangan, serta kesiapan strategi daerah dalam menghadapi tantangan inflasi.  

Rapat ini juga menghadirkan pemaparan dari sejumlah narasumber, antara lain perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra serta Kajati Sultra. Hasil diskusi diharapkan mampu memperkuat strategi pengendalian inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Forkopimda Tingkat I Provinsi Sultra, Sekda Provinsi Sultra selaku Ketua Pelaksana Harian TPID, Pimti Pratama di lingkungan Pemprov Sultra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra sebagai Wakil Ketua TPID, seluruh anggota TPID Provinsi Sultra, para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara, serta sejumlah narasumber.

Termasuk Kepala BPS atau yang mewakili, Kepala Perwakilan BI Sultra, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Kejati, Kepala Ketua TPID dari Bombana, Konawe, dan Konawe Utara, pimpinan Kementerian/Lembaga di Sultra, serta pimpinan BUMN dan BUMD se-Sultra. (Adv)