Pemprov Sultra saat mengikuti Rakor pengendalian inflasi secara virtual. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rakor pengendalian inflasi daerah secara virtual yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dipimpin langsung  oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, Selasa, (02/7/2024).

Rakor tersebut menampilkan secara virtual dengan narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad
Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan Kementerian Pertanian, Baginda Siagian.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,  Bambang Wisnubroto, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Satgas Pangan Polri, Sesjamdatun dan  Brigjen TNI Eko Nursanto. Pada Jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yang mengikuti kegiatan ini, yakni Kadis Ketapang, Perwakilan Bank Indonesia Sultra dan Dinas terkait.

Plt Sekretaris Jendral Kemendagri, Tomsi Tohir mengatakan bahwa angka inflasi di bulan Juni turun menjadi 2,51 % (y-o-y) dibanding bulan Mei yaitu 2,84 % (y-o-y).

"Angka 2,51% itu angka yang sangat baik capaiannya, walaupun kita pernah mencapai angka yang paling baik yaitu 2,28% pada September 2023. berkat kebersamaan dan kerja keras kita semua, sehingga dapat mencapai angka ini,” ujarnya 

Dalam rakor inflasi, Plt. Sekjen Tomsi Tohir menyampaikan beberapa poin utama yakni : 

Pertama, pada minggu ini, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian baik di kota maupun kabupaten, beserta pengawas pupuk, diminta untuk melaksanakan rapat dan melaporkan hasilnya. 

Kedua, dalam dua minggu ke depan, diharapkan tim dari pusat, yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Satgas akan turun ke setiap provinsi untuk mengundang Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian di tingkat kota/kabupaten untuk mendengarkan langsung permasalahan yang ada dan segera mengeksekusi solusi penyelesaiannya. 

Ketiga, terkait data cetak sawah, diminta agar terus dilaporkan hingga tanggal 21 Juli. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesuksesan program cetak sawah tersebut. Keempat, prediksi untuk minggu depan menunjukkan perlunya kewaspadaan terkait bawang putih dan minyak goreng curah,  agar dapat diantisipasi.

Kemudian, Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik M. Habibullah menyampaikan beberapa komoditas penyumbang utama deflasi Juni 2024 adalah komoditas bawang merah, tomat, daging ayam ras dan telur ayam ras, dengan masing-masing andil deflasi yaitu 0,09%, 0,07%, 0,05%, dan 0,02%.

Selain itu, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Juni 2024 berkurang dibandingkan minggu sebelumnya.

"Sedangkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH pada minggu keempat Juni 2024 bertambah," ucapnya.

Usai mengikuti Rakor inflasi, Kadis Ketapang Sultra Ari Sismanto mengatakan bahwa rilis per Juni 2024, Provinsi Sulawesi Tenggara secara month to month mengalami deflasi 0,09 dan secara year on year berada pada l angka 2.35% (sebelumnya 2.57%) atau dibawah angka inflasi nasional yakni sebesar 2.51%.

"Tentunya saya berterimakasih atas capaian ini berkat kerja keras kita semua" ujarnya

"Kita berharap tidak berbesar hati dengan angka ini agar kita berupaya untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan inflasi yang ada di daerah kita dari 4 titik pantau yakni Kota Baubau terbesar dengan angka 3,01% secara year on year, terendah berada di Kab. Konawe di angka 1,51% dan inflasi diatas nasional berada di Kolaka dengan angka 2,54%, Kota Kendari 2,40%. Sehingga rata-rata Provinsi di 2,35 %," terangnya.

Kata Ari, terdapat 5 (lima) komoditas penyumbang utama inflasi di Sultra yakni beras, sigaret kretek mesin, emas perhiasan, terong dan cabai rawit.

"Dalam laporan harian inflasi Minggu ini Dinas Pertanian, Perkebunan, Perindag dan semua stakeholder terkait termaksud TPID segera melaksanakan rapat terkait penyaluran pupuk subsidi agar diidentifikasi masalahnya dan dipecahkan permasalahan. Selanjutnya melibatkan Satgas Pangan Polda," bebernya.

Sementara laporan harian inflasi mingguan Pemprov Sultra sudah melakukan tindak lanjut. Dari perintah Plt. Sekjen Kemendagri yang menginstruksikan agar melaksanakan rapat terkait penyaluran pupuk subsidi dan pengusulan potensi lahan untuk cetak sawah baru. (Adv)