Kunjungan tim Direktorat BSSN dalam rangka pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemprov Sultra. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia RI melakukan pertemuan terakhir pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Mepokoaso Diskominfo Sultra, Rabu (16/10/2024).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M.,  mengapresiasi kunjungan tim Direktorat BSSN dalam rangka pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kadis Kominfo menyampaikan terima kasih atas kehadiran tim BSSN yang telah melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap sistem keamanan siber di provinsi ini. 

"Kami berharap hasil pengukuran ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan infrastruktur keamanan siber di daerah kami," ujarnya.

Kadis Kominfo menekankan pentingnya program pembangunan Cyber Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber. 

"Meskipun terdapat perbedaan pemikiran, kami yakin bahwa dengan adanya program ini, infrastruktur yang ada dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan amanat pemerintah," tambahnya.

Diharapkan, hasil dari pengukuran ini dapat menjadi catatan penting bagi pemerintah provinsi untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi tantangan di era digital. 

Dalam rangka meningkatkan kematangan keamanan siber di pemerintah daerah, Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menyampaikan pemaparan mengenai Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKS). Dalam acara tersebut, beliau menjelaskan bahwa PTKKS terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi. 

Berdasarkan  hasil penilaian tersebut, BSSN merekomendasikan beberapa langkah strategis, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi keamanan siber, pengawalan terhadap kebijakan manajemen keamanan informasi, serta penerapan sistem kriptografi untuk keamanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah lebih siap dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang kompleks dan melindungi data serta informasi publik secara efektif.

Selain itu, Kepala Bidang Persandian Richardin M. Pua  mengungkapkan harapannya agar penilaian yang dilakukan saat ini dapat ditingkatkan melalui kerjasama semua komponen yang terlibat, bukan hanya dari bidang persandian, tetapi juga dari bidang lainnya. 

"Mengajak semua perwakilan Kepala Bidang untuk bersama-sama memahami bahwa penilaian ini bukanlah suatu hukuman, melainkan sebuah upaya untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing serta mengevaluasi kegiatan dari tahun ke tahun. 

Ia juga menekankan pentingnya penilaian ini sebagai langkah strategis menuju keberhasilan berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di tahun depan.

Tim BSSN Jakarta melaksanakan kegiatan penilaian tingkat kematangan keamanan siber dan sandi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama empat hari. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu Provinsi Sultra dalam memetakan kondisi penerapan keamanan siber, mencakup aspek tata pola, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). Penilaian ini menggunakan tiga instrumen utama: indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi. Dengan demikian, diharapkan dapat diukur sejauh mana penerapan keamanan siber dan sandi di provinsi ini, dengan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang melibatkan seluruh bidang yang ada.

"Harapannya, kegiatan penilaian ini dapat mendorong peningkatan dari tahun sebelumnya. Meskipun sudah ada kemajuan yang dicapai oleh Dinas Kominfo, peningkatan yang ada belum terlalu signifikan, terutama karena adanya keterbatasan dalam infrastruktur dan SDM. Dengan pelaksanaan penilaian ini, diharapkan dapat teridentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga keamanan siber di Sulawesi Tenggara dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang" ujar Anggota BSSN Jakarta 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim  Firman Maulana selaku Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, Anggotanya  Achmad Ridho dan Ni Putu Ayu Lhaksmi. Selain itu, hadir pula Sekdis Diskominfo Sultra, Kabid Persadian,  dan Staf Dinas Kominfo Sultra. (Adv)