Pose bersama Pj Gubernur Sultra Komjen Pol Andap Budhi Revianto bersama perwakilan masyarakat tiga kabupaten kota di Sultra yang menerima SK TORA. Foto : Ist.

JAKARTA, KERATONNEWS.CO.ID- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) biru Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada 3 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketiga kabupaten kota tersebut adalah Kota Baubau, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Buton Tengah. 

SK tersebut diserahkan pada acara puncak festival  Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (18/09/2023) di GBK Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan tiga hal. Pertama, siaga dalam menghadapi perubahan iklim yang berimplikasi pada banyak sektor. Kedua peduli terhadap kerusakan lingkungan. 

"Ketiga, perlunya kesiapan dalam menghadapi transisi menuju ekonomi hijau," ucap Jokowi.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol Andap Budhi Revianto mengatakan penyerahan SK tersebut merupakan bagian dari progam pemerintah dalam memberikan akses legal kepada masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan untuk mengelola dan melakukan sertifikasi lahan.

TORA adalah tanah yang dikuasai negara yang kemudian diredistribusikan dan dilegalisasi kepemilikannya oleh masyarakat. Dengan adanya penyerahan SK TORA atau SK biru ini, masyarakat bisa menjadi penerima, bekerja di lahan yang diredistribusikan.

“Dengan telah diterimanya SK biru, artinya status lahan yang ada bukan lagi kawasan hutan dimana masyarakat yang berada di lahan tersebut dapat memproses penerbitan sertifikat. Sehingga eksisting sudah bisa dikuasi masyarakat,” ujarnya.

Bahkan dengan terbitnya SK biru tersebut, masyarakat dapat mengelola dan memiliki lahan secara aman dan legal. 

Pembangunan akan lebih merata, tidak terpusat di kota saja melainkan juga di daerah pinggiran atau sekitar hutan.

“Masyarakat Sultra bisa memanfaatkan lahan dari SK biru secara aman dan legal. SK biru digunakan untuk kesejahteraan yang lebih merata di Sultra," jelasnya.

Luas lahan ketiga kabupaten kota di Sultra yang mendapat SK biru adalah 282,03 ha atau memanjang sejauh 23,82 km, terdiri dari 825 bidang tanah.

Baubau seluas 9,49 ha atau sepanjang 1,39 km terdiri dari 55 bidang tanah. Buton Tengah seluas 106,08 ha atau sepanjang 10,3 km terdiri dari 413 bidang tanah. Sementara Muna Barat seluas 166,46 ha atau sepanjang 23,82 km terdiri dari 825 bidang tanah.

Sultra merupakan satu dari 19 Provinsi yang menerima SK Biru TORA tahun 2023. Sebelumnya, sudah 8 kabupaten kota di Sultra yang mendapatkan SK biru. Dengan tambahan 3 kabupaten kota tersebut, total jumlah lahan TORA yang telah mendapatkan SK biru di Sultra hingga tahun 2023 adalah 23.053,13 ha atau sepanjang 788,29 km, terdiri dari 9.948 bidang tanah yang tersebar di 11 kabupaten kota yang ada.

Sekjen Kementerian Hukum dan Ham ini berpesan kepada masyarakat Sultra yang telah menerima SK biru agar menindaklanjuti atensi dan arahan Bapak Presiden Jokowi. 

Terkait hal tersebut, Andap menekankan beberapa hal.

Diantaranya agar lahan yang telah mendapat SK biru digunakan secara produktif dan jangan menelantarkan lahan yang telah dipercayakan oleh pemerintah, atau statusnya akan dicabut.

“Saya himbau kepada masyarakat Sultra yang telah menerima SK biru untuk mengembangkan perekonomian. Jangan disia-siakan, apalagi dipindahtangankan,” bilangnya.

“Lahan yang tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak produktif akan ditarik kembali atau dicabut SK nya,” tambahnya.

Kemudian seluruh masyarakat di Sultra peduli terhadap persoalan kerusakan lingkungan. Ia berjanji akan menggalakkan penanaman pohon di wilayahnya, khususnya mangrove.

"Saya juga akan mengajak Rekan- Rekan Forkopimda, TNI/Polri, Ketua adat, Pecinta Lingkungan, Nelayan dan seluruh Masyarakat Sulawesi Tenggara untuk menanam kembali pohon, khususnya mangrove di wilayah-wilayah pesisir,” ujar Andap. 

Untuk tujuan tersebut, Andap mengatakan tidak akan segan belajar dari wilayah lain seperti Bali yang berhasil menjadi produsen tanaman atau nursery dan juga Rumpin Bogor yang berhasil melakukan persemaian bibit.

Terakhir, Andap mengingatkan kepada perusahaan tambang untuk melakukan pemulihan lahan bekas tambangnya. 

“Presiden tadi tegas soal tambang, karenanya saya akan menggandeng rekan-rekan Forkopimda dan APH terkait untuk membantu melakukan pengawasan bagi perusahaan tambang di wilayah Sultra. Para pengusaha harus menaati aturan yang ada yakni memiliki pusat persemaian tanaman,” pungkasnya. (B)