Sekda Sultra, Asrun Lio saat membuka Rakor Satgas Ketahan Pangan. Foto : Isra, KN.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Berikut arahan Gubernur Yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) ketahanan pangan provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025.

Rakor ini diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sultra dengan mengusung tema "Strategi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional". Berlangsung di ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/2/2025).

Beberapa arahan yang disampaikan Sekda yakni : 

Pertama, Satgas Ketahanan Pangan memiliki tanggungjawab agar pasokan pangan tetap terjaga, dan harga pangan stabil.

Kemudian masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang signifikan.

"Bisa saja harga pangan itu tinggi namun masyarakat jangan dibuat panik. Karena hal itu terjadi kita pemerintah juga yang repot," ungkapnya.

Kedua, mengantisipasi tingginya permintaan pangan jelang Ramadhan dan idul Fitri. Utamanya beras, minyak goreng, daging, sayuran dan bahan pokok lainnya.

"Tingginya permintaan berbagai komoditas ini akan menyebabkan gangguan didalam rantai pasokan dan fluktuasi harga yang tidak terkendali," ucapnya.

Ketiga, melakukan pengawasan distribusi pangan. Langkah ini dilakukan agar distribusi pangan tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan di daerah.

Sekda juga menyampaikan tantangan pengaruh inflasi dan kenaikan biaya produksi pangan.

Seperti biaya bahan bakar transportasi, dan biaya tenaga kerja juga bisa menyebabkan lonjakan harga. 

Langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut : 

Memberikan penguatan pada sistem pemantauan pasokan dan harga pangan. 

"Langkah ini sangat penting untuk memperkuat sistem pemantauan pasokan dan harga pangan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara," bebernya.

Satgas Ketahanan Pangan diharapkan dapat terus melakukan pemantauan perkembangan harga dan pasokan di pasar-pasar tradisional dan retail modern. Serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendapatkan data yang akurat tentunya dengan pemantauan terstruktur.

Selain itu, Sekda juga meminta daerah yang Indeks perkembangan harganya (IPH) mengalami kenaikan signifikan seperti Kabupaten Bombana dan Muna untuk turun langsung di lapangan guna mengantisipasi kenaikan harga tersebut.

Penekanan ini disampaikan Sekda berdasarkan arahan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi waktu lalu.

"Sekjen Tomsi Tohir kemarin berpesan kepada kita semua termasuk satgas untuk tidak menunggu data dan  informasi di meja kita, tetapi turun lapangan langsung, cek harga di pasar dan retail," pungkasnya. (Adv)