Sempat Dihadang Preman Saat Gelar Aksi, Komando Sultra Minta Presiden Cabut IUP PT. Mining Maju

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 20 Feb 2024
  • 2492 Kali Dibaca

JAKARTA, KERATONNEWS.CO.ID- Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan aksi demontrasi terkait kasus PT. Mining Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Aksi jilid ke 5 yang dilakukan Komando ini meminta agar dugaan pelanggaran PT. Mining Maju dapat segera proses dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya segera dicabut oleh Presiden Jokowi.

Ketua Umum Komando, Alki Sanagri mengatakan bahwa PT. Mining Maju diduga telah melakukan pelanggaran hukum.

Bahkan IUP PT. Mining maju telah dicabut eksplorasinya nya oleh bupati Kolaka Utara Rusda Mahmud pada 2014. Namun pada saat ini telah terdaftar di Minerba One Data Indonesia (Modi).

"PT. Mining maju adalah perusahaan yang diduga nakal karena pada saat dicabut IUP nya oleh Bupati Kolaka Utara, PT mining maju telah melakukan upaya hukum hingga tahap kasasi di mahkamah agung namun tetap ditolak gugatan PT.
Mining Maju itu," bebernya.

Dirinya mengaku saat melakukan aksi pihaknya sempat dihadang preman yang diduga kuat suruhan dari PT. Mining Maju, akan tetapi mereka terus melakukan aksi demonstrasi agar RKAB PT Mining Maju tidak diterbitkan.

"Kurang lebih ratusan preman yang yang diduga dari pihak PT mining maju dan mantan bupati Kolaka Rusda Mahmud untuk menghentikan gerakan kami," bilangnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta Presiden Jokowi menginstruksikan aparat hukum memeriksa oknum-oknum dugaan mafia yang yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum PT Mining Maju tersebut.

"Kami duga ada staf presiden yang ikut terlibat dalam memuluskan penerbitan PT Mining Maju di Modi hingga salah satu ketua KNPI yang diduga turut memback up pelanggaran PT Mining Maju tersebut," jelasnya. (C)